Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: PKS Sempat Tak Keberatan Opsi Kenaikan BBM

Kompas.com - 04/06/2013, 22:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan berbeda pendapat dengan pandangan partai koalisi lain terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, di dalam forum Sekretariat Gabungan, Tjatur mengungkapkan, PKS tak pernah menyatakan keberatannya.

"Seingat saya, ketika rapat terakhir, mereka tidak keberatan," ujar Tjatur di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Anggota Komisi III di DPR itu mengatakan, semua partai koalisi pendukung pemerintah menyampaikan argumentasinya masing-masing. Seluruh partai koalisi, kata Tjatur, saat itu sepakat bahwa kenaikan harga BBM adalah domain pemerintah. "Termasuk PKS tidak keberatan harga BBM naik karena kami paham bahwa itu kewenangan pemerintah. Kalau DPR bisa tetapkan harga minyak, saya juga akan minta harga bawang dan cabai dimurahkan," seloroh Tjatur.

Saat ditanyakan tentang sikap penolakan PKS yang ditunjukkan melalui spanduk-spanduk saat ini, Tjatur tak mau berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, setiap partai politik memiliki pertimbangannya masing-masing dalam bersikap. Tjatur pun enggan berkomentar banyak tentang rencana pencopotan PKS dari koalisi.

"Semua itu tergantung Presiden. Kami dari koalisi hanya bisa menyampaikan pandangan kami terkait wacana itu (kenaikan harga BBM)," imbuhnya.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal Juni 2013. Namun, rencana itu akhirnya ditunda hingga minggu ketiga bulan Juni 2013. Pemerintah dan DPR hingga kini masih menggodok rencana memasukkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke dalam kerangka APBN-P yang nilainya sekitar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga. Rencana kenaikan harga BBM ini masih mengundang pro dan kontra di parlemen.

Setidaknya, sudah ada empat fraksi yang menolak rencana ini, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Pada malam ini, Sekretariat Gabungan akan menggelar rapat koordinasi di kediaman Wakil Presiden Boediono. Agenda utama pertemuan itu adalah menyatukan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM. Namun, hingga hari ini, PKS masih menolak rencana tersebut. Meski menolak, PKS tetap akan hadir dalam rapat nanti malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    Nasional
    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Nasional
    Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

    KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

    Nasional
    Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

    Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

    Nasional
    Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

    Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

    Nasional
    Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

    Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

    [POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com