Pemimpin di Tumpukan Jerami

Rekrutmen publik

Pertanyaan terakhir dan paling fundamental, bagaimana merebut kembali hak rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya? Kita, saat ini, tengah mengidap krisis kepercayaan terhadap instrumen-instrumen politik dalam menyeleksi calon pemimpin republik. Saatnya rakyat sebagai penggenggam kedaulatan mengambil alih fungsi rekrutmen yang lumpuh di tangan lembaga-lembaga politik yang ada saat ini. Persoalannya, lembaga seperti parpol masih ditempatkan sebagai instrumen satu-satunya untuk merekrut dan mempromosikan calon pemimpin. Ini fakta yang tak dapat dikesampingkan begitu saja. Jalur independen memang salah satu alternatif. Namun, pengalaman menunjukkan betapa pemimpin di daerah dari jalur independen akhirnya menjadi ”sandera politik” partai-partai di DPRD.

Kita perlu mencari pola yang menempatkan rakyat dan parpol secara proporsional dalam proses rekrutmen dan promosi politik. Haryatmoko, filsuf Yogya, mengajukan empat model. Pertama, model kontrak. Kontrak merupakan persetujuan antara calon pemimpin dan konstituen yang dimonitor panitia seleksi partai untuk menentukan target tugas dalam jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi. Setelah masa bakti dua tahun, misalnya, pemimpin terpilih tak dapat menyelesaikan perbaikan fasilitas pendidikan, mandat akan dievaluasi ulang. Dalam kontrak perlu ada klausul pembagian risiko. Misalnya, jika kegagalan disebabkan tekanan partai atau faktor eksternal lain, konstituen akan tetap dukung.

Kedua, model penyaringan dan seleksi. Caranya, konstituen mengorganisir diri untuk bisa memberikan informasi ke parpol tentang catatan calon pemimpin. Informasi publik yang cukup akan menguntungkan pengurus partai dalam upaya meningkatkan bobot calon pemimpin dan kemungkinan terpilihnya. Ketiga, model monitor dan pelaporan. Parpol akan memperoleh surplus kepercayaan dari rakyat jika memiliki komisi etika yang akan memberikan pelatihan etika publik, memberi arahan tertulis tentang dimensi etika dalam kebijakan publik, dan membantu menjamin akuntabilitas anggota partai yang menjadi calon pemimpin. Pelaporan secara terbuka dan berkala akan membantu memberikan informasi tentang sukses atau gagalnya seorang pemimpin. Keempat, model pemeriksaan institusional. Komisi etik, komisi kerja, dan DPP partai merupakan lembaga yang berperan untuk menuntut akuntabilitas calon pemimpin. Ini dilakukan dengan menampung masukan keluhan atau laporan dari organisasi independen atau masyarakat sipil.

Model di atas memastikan partisipasi publik dalam rekrutmen dan promosi calon pemimpin. Dengan demikian, pemimpin berintegritas dalam koridor presidensialisme-demokratis dapat dipromosikan secara kolektif. Sebagian mungkin merasa proses ini terlalu muluk dan bertele-tele. Namun, lebih baik bertele-tele berburu pemimpin ketimbang berkeluh kesah tak berkesudahan karena memperoleh pemimpin buruk. Selamat berburu!