Kompas.com - 31/05/2013, 03:14 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dengan seabrek masalah ekonomi, hukum, dan intoleransi memerlukan sosok pemimpin yang negarawan, pluralis, dan berani mengambil risiko. Calon presiden juga diharapkan fokus pada tugasnya mengurusi negara, bukan disibukkan dengan partainya atau keluarganya.

Pendapat ini disampaikan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi; peneliti LIPI Siti Zuhro; dan Direktur Eksekutif Akar Rumput Political Strategic Dimas Oky Nugroho secara terpisah, di Jakarta, Kamis (30/5/2013). Zuhro dan Haryadi sepakat, sosok calon presiden alternatif bisa dimunculkan bila Indonesia memiliki sosok yang memiliki jiwa kenegarawanan untuk membangun negeri dan mengatasi segala permasalahan dan ketidakpastian.

Pemimpin Indonesia, kata Haryadi, harus cakap dan berani mengambil risiko dengan pilihan kebijakannya. Wawasan dan komitmen multikulturalisme yang tinggi, menurut dia, juga menjadi syarat mutlak. Sebab, saat ini dan ke depan, banyak ekspresi ketidakpuasan dalam keanekaragaman ikatan identitas budaya, baik etnik, agama, bahasa, maupun jender sebagai konsekuensi pilihan jalan demokrasi dengan kondisi masyarakat yang serba "kurang".

Sementara itu, Dimas memilih aspek kapasitas dan integritas sebagai syarat pemimpin, bukan semata populer atau pintar dan bergelar panjang. Rekam jejak yang bagus serta visi yang jelas akan membawa Indonesia lebih baik. "Kita perlu pemimpin yang punya hati nurani, memahami semangat proklamasi dan komitmen ke-Indonesia-an, serta punya nyali menjalankan hati nuraninya. Pemimpin Indonesia seharusnya satrio pinandito sinisiyan wahyu; bijaksana, cerdas, dan ksatria," ujarnya.

Namun, tegas Dimas, semua itu tak akan berarti bila pemimpin tak bisa fokus dalam tugasnya. Bila calon presiden masih diganggu urusan partai atau perusahaan, dia tak akan mampu konsen memajukan Indonesia sepenuh hati.

Dari kriteria-kriteria tersebut, muncul nama-nama yang diharapkan mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahfud MD, Rustriningsih, Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Namun, Haryadi menilai belum muncul nama yang sesuai kriterianya. "Setidaknya tak muncul (nama) ke permukaan dengan record yang terekam. Ini bisa karena lemahnya pengaderan kepemimpinan dalam konfigurasi dan tatanan politik Indonesia secara terlembaga," ujar dia.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

    Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

    Nasional
    Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

    Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

    Nasional
    AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

    AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

    Nasional
    BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

    BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

    Nasional
    Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

    Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

    Nasional
    BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

    BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

    Nasional
    Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

    Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

    Nasional
    KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

    KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

    Nasional
    Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

    Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

    Nasional
    Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

    Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

    Nasional
    Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

    Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

    Nasional
    Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

    Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

    Nasional
    Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

    Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

    Nasional
    Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

    Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

    Nasional
    Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

    Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X