Kompas.com - 31/05/2013, 03:14 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia dengan seabrek masalah ekonomi, hukum, dan intoleransi memerlukan sosok pemimpin yang negarawan, pluralis, dan berani mengambil risiko. Calon presiden juga diharapkan fokus pada tugasnya mengurusi negara, bukan disibukkan dengan partainya atau keluarganya.

Pendapat ini disampaikan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi; peneliti LIPI Siti Zuhro; dan Direktur Eksekutif Akar Rumput Political Strategic Dimas Oky Nugroho secara terpisah, di Jakarta, Kamis (30/5/2013). Zuhro dan Haryadi sepakat, sosok calon presiden alternatif bisa dimunculkan bila Indonesia memiliki sosok yang memiliki jiwa kenegarawanan untuk membangun negeri dan mengatasi segala permasalahan dan ketidakpastian.

Pemimpin Indonesia, kata Haryadi, harus cakap dan berani mengambil risiko dengan pilihan kebijakannya. Wawasan dan komitmen multikulturalisme yang tinggi, menurut dia, juga menjadi syarat mutlak. Sebab, saat ini dan ke depan, banyak ekspresi ketidakpuasan dalam keanekaragaman ikatan identitas budaya, baik etnik, agama, bahasa, maupun jender sebagai konsekuensi pilihan jalan demokrasi dengan kondisi masyarakat yang serba "kurang".

Sementara itu, Dimas memilih aspek kapasitas dan integritas sebagai syarat pemimpin, bukan semata populer atau pintar dan bergelar panjang. Rekam jejak yang bagus serta visi yang jelas akan membawa Indonesia lebih baik. "Kita perlu pemimpin yang punya hati nurani, memahami semangat proklamasi dan komitmen ke-Indonesia-an, serta punya nyali menjalankan hati nuraninya. Pemimpin Indonesia seharusnya satrio pinandito sinisiyan wahyu; bijaksana, cerdas, dan ksatria," ujarnya.

Namun, tegas Dimas, semua itu tak akan berarti bila pemimpin tak bisa fokus dalam tugasnya. Bila calon presiden masih diganggu urusan partai atau perusahaan, dia tak akan mampu konsen memajukan Indonesia sepenuh hati.

Dari kriteria-kriteria tersebut, muncul nama-nama yang diharapkan mampu memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahfud MD, Rustriningsih, Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Namun, Haryadi menilai belum muncul nama yang sesuai kriterianya. "Setidaknya tak muncul (nama) ke permukaan dengan record yang terekam. Ini bisa karena lemahnya pengaderan kepemimpinan dalam konfigurasi dan tatanan politik Indonesia secara terlembaga," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

    Kecurigaan Kuasa Hukum Korban DNA Pro, Kemendag Diduga Biarkan Peredaran Aplikasi…

    Nasional
    ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

    ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

    Nasional
    Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

    Pencarian Anak Ridwan Kamil Terus Dilanjutkan, Tim SAR Kerahkan Drone hingga Susuri 8 Km Sungai Aare

    Nasional
    Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

    Puncak Perayaan Milad ke-20 PKS, Sejumlah Ketum Parpol Bakal Beri Pesan Kebangsaan

    Nasional
    Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

    Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

    Nasional
    Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

    Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

    Nasional
    Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

    Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

    Nasional
    Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

    Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

    Nasional
    Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

    Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

    Nasional
    CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

    CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

    Nasional
    UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

    UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

    Nasional
    Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

    Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.