Kompas.com - 30/05/2013, 06:07 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Prabowo Subianto selalu muncul dalam beragam survei sebagai salah satu kandidat yang mendapat banyak dukungan untuk maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014. Apa janji Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini bila benar-benar menjadi Presiden?

Salah satu janji yang disuarakan Prabowo adalah tidak akan memprioritaskan kader partainya menjadi menteri bila dia menjadi Presiden. Dia mengatakan syarat utama seorang menteri bukanlah latar belakangnya sebagai kader partai penguasa, melainkan integritas dan kualitas terbaik di bidangnya.

Pengusungan Joko Widowo sebagai calon gubernur dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 menjadi contoh yang disebut Prabowo dari janjinya itu. Dia mengaku sebagai orang yang meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Jokowi sebagai kandidat pemimpin Jakarta. Dia juga mengaku mendorong Basuki Tjahjaja Purnama untuk mendampingi Jokowi, meski saat itu Basuki belum menjadi kader partainya.

"Saya yang minta (Jokowi) dari Bu Mega, dan saya juga yang minta Basuki menjadi calon wakil gubernur saat dia masih kader Golkar. Mereka bukan dari partai saya, tapi saya memilih mereka karena berkualitas memperbaiki Jakarta," kata Prabowo, seperti dikutip dari rilis resmi Badan Komunikasi Partai Gerindra yang diterima Kompas.com, Rabu (29/5/2013) malam.

Mengapa?

Menurut Prabowo, pemilihan individu berkualitas dari luar kader Partai Gerindra adalah kebijakan yang sudah berjalan di internal partainya dan akan menjadi kebijakan pertamanya bila dia terpilih menjadi presiden. Prabowo berharap, individu terbaik yang dimiliki bangsa ini dapat melakukan perbaikan di beberapa sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, energi, dan pangan. 

Bila terpilih jadi presiden, maka Prabowo juga mengaku tidak akan segan mengambil kebijakan tak populer selama landasannya adalah demi kepentingan nasional. Hal itu pernah ia tunjukkan saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan Maret 2013.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prabowo mengaku dalam pertemuan dengan Presiden tersebut menyatakan mendukung penghapusan subsidi bahan bakar minyak, ketika bahkan kader partainya pun ada yang menyuarakan hal berbeda. "Bukan popularitas yang saya cari. Kepentingan nasional yang saya utamakan. Subsidi (BBM) hanya menghamburkan APBN dan menggerus cadangan energi Indonesia," tegas dia.

Dalam beragam survei, nama Prabowo selalu muncul di deretan atas. Tak terkecuali dalam survei terakhir yang dirilis Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS). Meski bukan menjadi kandidat paling populer maupun paling dikehendaki, dia mendapatkan dukungan dari 15,6 persen responden, hanya kalah dari Jokowi yang mendapatkan 28,6 persen dukungan sebagai calon Presiden yang akan dipilih. Survei digelar melibatkan 1.635 responden di 31 provinsi, pada 9-16 April 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Nasional
    Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Nasional
    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Nasional
    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Nasional
    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

    Nasional
    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.