Belum Ada Indikasi Keterlibatan Kapolres dalam Kasus Labora

Kompas.com - 28/05/2013, 15:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kapolres Raja Ampat AKBP Taufik Irpan dan mantan Kapolres Sorong AKBP Gatot Aris Purbaya dalam kasus yang menimpa Aiptu Labora Sitorus. Adapun keduanya dimutasi dari jabatan bukan karena terlibat kasus itu, melainkan dianggap lalai dalam mengawasi anak buahnya.

"Yang pertama memang dianggap bahwa pengawasan terhadap pekerjaan bawahan itu dievaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).

Agus mengatakan, sejauh ini tidak ditemukan aliran dana ke kedua Kapolres itu. Menurut Agus, penyidik akan mengungkap seluruh aliran dana mencurigakan dari rekening Labora.

"Terhadap aliran (dana) lagi berproses. Kita lihat perkembangannya apakah beliau-beliau ini ada keterkaitan dengan kasus atau tidak. Yang jelas, secara tanggung jawab moril, pimpinan dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut," terangnya.

"Tapi, kan ini berproses apakah yang bersangkutan nanti memenuhi unsur pelanggaran ke mana. Apakah ada unsur pelanggaran etik, disiplin, atau pidana? Kita belum tahu," lanjut Agus.

Kapolres Raja Ampat telah dicopot dari jabatannya. Selain untuk penyegaran struktur jabatan, mutasi juga terkait kasus yang menimpa anggota Polres Raja Ampat Aiptu Labora. Selain itu, Kapolres Sorong juga dimutasi. Meski tidak membawahi langsung Labora, Kapolres Sorong dinilai ikut bertanggung jawab. Sebab, kegiatan bisnis Labora di bidang migas dan kayu beroperasi di Sorong.

Labora merupakan tersangka kasus dugaan bisnis BBM ilegal dan kayu ilegal serta tersangka tindak pidana pencucian uang. Anggota Polri dilarang berbisnis seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri. Kasus Labora mencuat setelah adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening mencurigakan yang disebut senilai Rp 1,5 triliun milik Labora.

Laporan yang dikirim oleh PPATK itu merupakan akumulasi transaksi Labora dari tahun 2007 hingga 2012. Setelah diselidiki, rekening Labora rupanya terkait dua perusahaan, yaitu PT Seno Adi Wijaya yang bergerak di bahan bakar minyak (BBM) dan PT Rotua yang bergerak di bidang kayu. Labora mengakui memiliki usaha di bidang migas dan kayu.

Namun, menurut dia, bisnis itu legal. PT Rotua dan PT Seno Adi Wijaya dibeli oleh istri Labora tak lebih dari sepuluh tahun lalu. Jajaran direksi perusahaan itu ditempati oleh orang-orang dari dalam keluarga besarnya. Istri Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi juga kepada dua anaknya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

    Nasional
    PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

    PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

    Nasional
    CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

    CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

    Nasional
    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

    Nasional
    Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

    Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

    Nasional
    Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

    Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

    Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

    Nasional
    Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

    Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

    Nasional
    Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

    Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

    Nasional
    Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

    Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

    Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

    Nasional
    Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

    Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

    Nasional
    DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

    DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X