Belum Ada Indikasi Keterlibatan Kapolres dalam Kasus Labora

Kompas.com - 28/05/2013, 15:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kapolres Raja Ampat AKBP Taufik Irpan dan mantan Kapolres Sorong AKBP Gatot Aris Purbaya dalam kasus yang menimpa Aiptu Labora Sitorus. Adapun keduanya dimutasi dari jabatan bukan karena terlibat kasus itu, melainkan dianggap lalai dalam mengawasi anak buahnya.

"Yang pertama memang dianggap bahwa pengawasan terhadap pekerjaan bawahan itu dievaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).

Agus mengatakan, sejauh ini tidak ditemukan aliran dana ke kedua Kapolres itu. Menurut Agus, penyidik akan mengungkap seluruh aliran dana mencurigakan dari rekening Labora.

"Terhadap aliran (dana) lagi berproses. Kita lihat perkembangannya apakah beliau-beliau ini ada keterkaitan dengan kasus atau tidak. Yang jelas, secara tanggung jawab moril, pimpinan dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut," terangnya.

"Tapi, kan ini berproses apakah yang bersangkutan nanti memenuhi unsur pelanggaran ke mana. Apakah ada unsur pelanggaran etik, disiplin, atau pidana? Kita belum tahu," lanjut Agus.

Kapolres Raja Ampat telah dicopot dari jabatannya. Selain untuk penyegaran struktur jabatan, mutasi juga terkait kasus yang menimpa anggota Polres Raja Ampat Aiptu Labora. Selain itu, Kapolres Sorong juga dimutasi. Meski tidak membawahi langsung Labora, Kapolres Sorong dinilai ikut bertanggung jawab. Sebab, kegiatan bisnis Labora di bidang migas dan kayu beroperasi di Sorong.

Labora merupakan tersangka kasus dugaan bisnis BBM ilegal dan kayu ilegal serta tersangka tindak pidana pencucian uang. Anggota Polri dilarang berbisnis seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri. Kasus Labora mencuat setelah adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening mencurigakan yang disebut senilai Rp 1,5 triliun milik Labora.

Laporan yang dikirim oleh PPATK itu merupakan akumulasi transaksi Labora dari tahun 2007 hingga 2012. Setelah diselidiki, rekening Labora rupanya terkait dua perusahaan, yaitu PT Seno Adi Wijaya yang bergerak di bahan bakar minyak (BBM) dan PT Rotua yang bergerak di bidang kayu. Labora mengakui memiliki usaha di bidang migas dan kayu.

Namun, menurut dia, bisnis itu legal. PT Rotua dan PT Seno Adi Wijaya dibeli oleh istri Labora tak lebih dari sepuluh tahun lalu. Jajaran direksi perusahaan itu ditempati oleh orang-orang dari dalam keluarga besarnya. Istri Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi juga kepada dua anaknya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Nasional
    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    Nasional
    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    Nasional
    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    Nasional
    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Nasional
    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X