Belum Ada Indikasi Keterlibatan Kapolres dalam Kasus Labora

Kompas.com - 28/05/2013, 15:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kapolres Raja Ampat AKBP Taufik Irpan dan mantan Kapolres Sorong AKBP Gatot Aris Purbaya dalam kasus yang menimpa Aiptu Labora Sitorus. Adapun keduanya dimutasi dari jabatan bukan karena terlibat kasus itu, melainkan dianggap lalai dalam mengawasi anak buahnya.

"Yang pertama memang dianggap bahwa pengawasan terhadap pekerjaan bawahan itu dievaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2013).

Agus mengatakan, sejauh ini tidak ditemukan aliran dana ke kedua Kapolres itu. Menurut Agus, penyidik akan mengungkap seluruh aliran dana mencurigakan dari rekening Labora.

"Terhadap aliran (dana) lagi berproses. Kita lihat perkembangannya apakah beliau-beliau ini ada keterkaitan dengan kasus atau tidak. Yang jelas, secara tanggung jawab moril, pimpinan dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut," terangnya.

"Tapi, kan ini berproses apakah yang bersangkutan nanti memenuhi unsur pelanggaran ke mana. Apakah ada unsur pelanggaran etik, disiplin, atau pidana? Kita belum tahu," lanjut Agus.

Kapolres Raja Ampat telah dicopot dari jabatannya. Selain untuk penyegaran struktur jabatan, mutasi juga terkait kasus yang menimpa anggota Polres Raja Ampat Aiptu Labora. Selain itu, Kapolres Sorong juga dimutasi. Meski tidak membawahi langsung Labora, Kapolres Sorong dinilai ikut bertanggung jawab. Sebab, kegiatan bisnis Labora di bidang migas dan kayu beroperasi di Sorong.

Labora merupakan tersangka kasus dugaan bisnis BBM ilegal dan kayu ilegal serta tersangka tindak pidana pencucian uang. Anggota Polri dilarang berbisnis seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri. Kasus Labora mencuat setelah adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening mencurigakan yang disebut senilai Rp 1,5 triliun milik Labora.

Laporan yang dikirim oleh PPATK itu merupakan akumulasi transaksi Labora dari tahun 2007 hingga 2012. Setelah diselidiki, rekening Labora rupanya terkait dua perusahaan, yaitu PT Seno Adi Wijaya yang bergerak di bahan bakar minyak (BBM) dan PT Rotua yang bergerak di bidang kayu. Labora mengakui memiliki usaha di bidang migas dan kayu.

Namun, menurut dia, bisnis itu legal. PT Rotua dan PT Seno Adi Wijaya dibeli oleh istri Labora tak lebih dari sepuluh tahun lalu. Jajaran direksi perusahaan itu ditempati oleh orang-orang dari dalam keluarga besarnya. Istri Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi juga kepada dua anaknya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Nasional
    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Nasional
    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Nasional
    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Nasional
    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Nasional
    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Nasional
    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Nasional
    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X