Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/05/2013, 19:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat baru akan melihat efektifitas kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada Desember 2013. Partai Demokrat berpendapat terlalu dini untuk menilai efektifitas kepemimpinan SBY saat ini.

"Efek Pak SBY dilihat akhir tahun 2013. Apakah efeknya itu akan jauh lebih baik atau naik (sedikit)," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Hal itu dikatakan Ramadhan saat dimintai tanggapan hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) bahwa elektabilitas Demokrat masih di angka 7,1 persen. Elektabilitas Demokrat kalah dengan Partai Golkar sebesar 13,2 persen, PDI Perjuangan 12,7 persen, dan Partai Gerindra 7,3 persen.

Ramadhan mengatakan, pihaknya tidak cemas atas hasil survei CSIS lantaran belum fokus ke kampanye untuk meningkatkan elektabilitas. Saat ini, kata dia, pihaknya masih sibuk mengurus penyusunan daftar calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 .

Ramadhan meyakini elektabilitas Demokrat akan naik jika pada Desember nanti. Hanya saja, kata dia, masih menjadi pertanyaan apakah kenaikan tersebut bisa mencapai target, yakni 15 persen atau tidak.

Apa dasar keyakinan Anda bahwa elektabilitas Demokrat pasti naik? "Itu bagian dari strategi politik kita, apa yang sedang kita kerjakan. Ada strategi tertentu yang sudah dipegang anggota Parlemen, pengurus DPP, DPD, DPC, apa yang harus dilakukan. Efektifitasnya nanti dilihat. Kami masih optimistis. Sekarang sudah naik, cuma tidak signifikan. Tapi Desember nanti kami lihat," jawab Ramadhan.

Seperti diberitakan, elektabilitas Demokrat sempat melorot setelah para elit partai terjerat kasus korupsi. Apalagi, Demokrat sempat tersandera saat status hukum Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi menggantung. Saat itu, Anas masih menjabat Ketum Demokrat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas lalu berhenti sebagai ketum. Hasil kongres luar biasa, SBY terpilih menggantikan posisi Anas. Namun, lantaran juga menjabat Presiden, SBY menunjuk Syarief Hasan sebagai ketua harian untuk menjalankan tugas ketum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

    Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

    Nasional
    Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

    Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

    Nasional
    Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

    Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

    Nasional
    Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

    Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

    Nasional
    Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

    Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

    Nasional
    Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

    Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

    Nasional
    Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

    Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

    Nasional
    Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

    Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

    Nasional
    KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

    KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

    Nasional
    Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

    Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

    Nasional
    Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

    Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

    Nasional
    Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

    Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

    Nasional
    Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

    Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

    Nasional
    Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

    Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

    Nasional
    Janjikan Program Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah, Gibran: Biar Enggak Ada yang 'Stunting'

    Janjikan Program Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah, Gibran: Biar Enggak Ada yang "Stunting"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com