Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul: PKS Tak Boleh Merasa Gagah

Kompas.com - 22/05/2013, 13:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengingatkan para pengurus dan kader partainya untuk tidak merasa gagah pasca-mencuatnya kasus yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi.

Ia mengatakan, perlu dilakukan survei untuk melihat sejauh mana dampak terhadap partai dengan munculnya kasus ini.

"Kami tidak boleh memandang satu asumsi bahwa kami merasa masih gagah. Kami akan tetap lakukan survei bagaimana efeknya di masyarakat kasus Pak Luthfi ini dan apa saja masalahnya. Nanti kami akan lihat skala kerusakannya seperti apa," ujar Tifatul, di Kompleks Parlemen, Rabu (22/5/2013).

Mantan Presiden PKS itu menegaskan, komunikasi yang berlangsung di internal partainya sudah cukup lancar. Para kader pun, kata Tifatul, masih solid, tak goyah akan kasus Luthfi Hasan Ishaaq.

"Tapi kan ada pertanyaan ada yang lain-lain seperti swing voter, masyarakat umum yang terima info sekilas, maka perlu evaluasi," ujarnya.

Tifatul mengungkapkan, partainya tidak panik menghadapi perkara hukum yang membelit Luthfi. Meski demikian, kata dia, tetap dibutuhkan survei untuk mendeteksi kerusakan yang timbul akibat kasus ini, terutama soal pencitraan PKS.

"Ini kan pemicunya orang luar yang bukan dari PKS, yang bernama Ahmad Fathanah. Biangnya kan memang dari sini, yang kebetulan menerpa Pak Luthfi. Jadi, tidak ada kepanikan yang dibayangkan. Persoalan-persoalan ini ini bukan kiamat," kata Tifatul.

Seperti diberitakan, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Tidak hanya Luthfi, Ahmad Fathanah yang merupakan orang dekat Luthfi, juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Fathanah inilah sejumlah petinggi PKS mulai diseret-seret namanya. Namun, para petinggi PKS membantah mengenal Fathanah, termasuk Presiden PKS Anis Matta, yang sempat diperiksa sebagai saksi bagi Fathanah.

Baca juga:
Dari Kontrakan Rp 600.000, Darin Pindah ke Rumah Rp 6 Jutaan Per BulanRumah Darin Sudah Kosong Lebih dari Dua BulanSatpam: Pak Luthfi Panggil Darin 'Mamah'
KPK Bisa Panggil Paksa Darin Mumtazah
Ibu Darin Bantah Anaknya Punya Hubungan Khusus dengan Luthfi Hasan

Ditanya soal Darin Mumtazah, Luthfi Hanya Melirik
Terkait Kasus Luthfi Hasan, Siswi SMK Ini Belum Penuhi Panggilan KPK

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com