Kompas.com - 21/05/2013, 09:02 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung menyatakan akan terus berupaya mengeksekusi terpidana kasus korupsi, yakni Bupati Kepulauan Aru, Maluku, Teddy Tengko. Pihaknya tetap menjalankan perintah undang-undang untuk melakukan eksekusi terpidana setelah berkekuatan hukum tetap.

"Kami tidak akan pernah mundur terhadap upaya eksekusi terpidana kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap lewat keputusan Mahkamah Agung," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Ari Muladi melalui pesan singkat, Senin (20/5/2013).

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, aparat daerah, dan Menteri Dalam Negeri untuk upaya eksekusi Teddy Tengko. Kejaksaan terkendala dengan adanya perbedaan pendapat dalam kasus hukum itu.

"Masalahnya masih ada perbedaan pandangan, pendapat. Ada pihak-pihak yang keberatan (eksekusi)," kata Darmono beberapa waktu lalu.

Kejaksaan pernah gagal mengeksekusi Teddy di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/12/2012) lalu karena dihadang oleh sekelompok orang. Kemudian pada Sabtu (18/5/2013), dua jaksa yang memantau gerak-gerik Teddy di Kantor Bupati tiba-tiba dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal. Sekelompok orang itu diduga pendukung Teddy.

Teddy menganggap sudah tak terbelit dalam kasus hukum. Dia juga telah aktif kembali menjabat sebagai Bupati Aru. Mengenai pengaktifan Teddy, Darmono mengaku telah berkoordinasi pada Mendagri.

"Kalau itu Mendagri sudah tahu, tinggal teknis di lapangan. Semuanya akan kita tindak lanjuti," katanya.

Teddy divonis bersalah terkait kasus korupsi APBD Aru tahun 2006-2007 oleh Mahkamah Agung (MA) pada 10 April 2012. Putusan itu menjatuhkan pidana penjara empat tahun, denda Rp 500 juta, dan keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar. Namun, sejak putusan dijatuhkan, Teddy bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menolak memenuhi panggilan eksekusi oleh kejaksaan.

Upaya eksekusi pun berulang kali gagal. Alasannya, putusan MA atas Teddy Tengko tidak bisa dieksekusi karena tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu tidak ada perintah ditahan. Yusril saat itu melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan non-executable atau non-eksekutorial (putusan tidak dapat dilaksanakan) terhadap putusan MA.

Pengadilan Negeri Ambon sempat mengabulkan permohonan tersebut pada 12 September 2012. Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Dobo kembali mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Ambon ke MA pada 25 September 2012.

MA akhirnya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Ambon batal dan tidak berkekuatan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 (a) jo Pasal 270 KUHAP, maka putusan MA nomor 161 K/PID.SUS/2012 10 April 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan jaksa wajib melaksanakan eksekusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Nasional
    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    Nasional
    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    Nasional
    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Nasional
    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Nasional
    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    Nasional
    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    Nasional
    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.