Presiden Minta KSAD Baru Tertibkan Penyimpangan Pengadaan Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Letnan Jenderal Moeldoko yang ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk menertibkan penyimpangan pengadaan alutsista. Penggunaan keuangan negara untuk pembelian alutsista harus dilakukan secara transparan.

"Dengan demikian, tidak ada kesan penggunaan anggaran yang kurang tepat. Itu harapan beliau (Presiden)," kata Kepala Staf TNI AD Mayjen Pramono Edhie Wibowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Siang tadi, Presiden memanggil Pramono dan Moeldoko. Setelah pertemuan itu, Presiden mengumumkan Moeldoko menggantikan Pramono, yang akan memasuki masa pensiun. Rencananya, pelantikan Moeldoko dilakukan di Istana Negara, Rabu (22/5/2013).

Pramono mengatakan, arahan lain Presiden, yakni TNI diharapkan profesional dalam menjalankan tugas. KSAD baru juga diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya seperti tempat tinggal dan pendidikan.

Pramono menambahkan, Presiden juga mengarahkan agar kekompakan antarangkatan di TNI tetap dijaga, juga dengan kepolisian. Terkait Pemilu 2014, Presiden menekankan agar TNI bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.

"Sebetulnya sudah ditunjukkan pada Pemilu 2009. Kalau 2009 bisa, kenapa 2014 tidak bisa? Itu ditekankan oleh beliau. Saya merasa bahwa arahan itu semua sesuai dengan harapan prajurit Angkatan Darat. Saya yakin Pak Moeldoko bisa melanjutkan, bahkan bisa lebih baik. Seluruh TNI AD, harapan saya, mendukung penuh kepemimpinan yang akan datang," pungkas Pramono.

Moeldoko mengaku akan menjalankan arahan Presiden. Ia secara khusus berterima kasih kepada Pramono atas segala dukungan selama menjadi Wakil KSAD. Moeldoko mengaku akan menjalankan program Pramono yang sudah ada.

Ketika disinggung rentetan penyimpangan yang dilakukan para prajurit TNI AD belakangan ini, Moeldoko menjawab, "Kita sudah mengevaluasi internal. Saya kira akan saya lihat kembali, apakah ada bagian dari proses pendidikan yang kurang tepat."

Seperti diberitakan, TNI AD tengah disorot oleh publik setelah rentetan penyimpangan para prajurit. Tiga peristiwa yang menjadi sorotan belakangan ini adalah pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (Oku), Sumatera Selatan; pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, DI Yogyakarta; serta penganiayaan staf PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P di Jakarta.