Kompas.com - 19/05/2013, 12:20 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai ada hal yang tidak wajar dalam penetapan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus sebagai tersangka terkait keberadaan 'rekening gendutnya'. Anggota Kepolisian Resor Sorong ini justru ditetapkan sebagai tersangka usai mengklarifikasi kasus yang tengah menimpa dirinya di Polda Papua.

Penilaian itu dikatakan Komisioner Kompolnas M Nasser, Minggu (19/5/2013). Nasser mengatakan, ada hal yang seolah direkayasa oleh pihak kepolisian dalam upaya penetapan tersangka terhadap Labora Sitorus. "Kemarin itu kan (dia) melaporkan dan datang secara sukarela. Dia ingin menanyakan kelanjutan kasusnya. Kemudian dia malah di BAP. Setelah pulang, dia justru mendapat surat pemanggilan sebagai tersangka," katanya saat dihubungi Kompas.com. (Padahal) dia datang secara sukarela untuk klarifikasi. Malah (saat datang) dipertanyakan oleh penyidik," sambungnya.

Kompolnas, kata Nasser, melihat adanya upaya persaingan bisnis yang tidak sehat dalam kasus Labora Sitorus. Persaingan bisnis itu, kata Nasser, diduga terjadi antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara petinggi Polda Papua dengan Labora Sitorus yang hanya polisi berpangkat rendah. "Ini didasari persaingan bisnis, ada pejabat Polri yang memihak ke orang lain," tuturnya.

Kompolnas, menurut Nasser, meminta agar aparat kepolisian dapat bertindak profesional dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah perkara pidana. "Kompolnas mendorong agar penetapan tersangka harus dengan profesionalitas tinggi, dan tanpa intervensi pihak manapun, termasuk dalam rangka penetapan tersangka harus dengan perhitungan cermat," katanya.

Terkait 'rekening gendut' Labora Sitorus, polisi telah menyita 1.000 ton solar dan 115 peti kemas berisi kayu olahan. Pihak kepolisian menyatakan tengah mendalami pencucian uang serta transaksi yang mencapai total Rp 1,5 triliun sejak 2007.

Sementara itu, Kompolnas juga menyesalkan tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Labora di halaman Kompolnas. Kepolisian dinilai tidak menghargai Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Nasional
    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Nasional
    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    Nasional
    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    Nasional
    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Nasional
    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Nasional
    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Nasional
    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    Nasional
    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Nasional
    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    Nasional
    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    Nasional
    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Nasional
    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.