Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan: Kinerja Tak Bisa Dinilai dari Kehadiran

Kompas.com - 18/05/2013, 14:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, publik tidak boleh menilai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan melihat tingkat kehadiran dalam rapat paripurna. Publik juga diminta melihat kerja anggota dewan di variabel lain.

"Tidak bisa kinerja dilihat satu sisi hanya pada kehadiran. Banyak variabel dari kinerja DPR," kata Saan Mustopa saat diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Saan mengatakan, anggota dewan yang tidak hadir rapat paripurna bisa saja tengah menjalankan tugas kedewanan lainnya, seperti konsinyering pembahasan rancangan undang-undang dan kunjungan kerja di dalam maupun luar negeri. Kecuali, kata dia, mereka tidak hadir tanpa keterangan.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, prestasi DPR periode 2009-2014 ialah hanya ketika pembahasan bail out Bank Century di awal menjabat. Setelah pengambilan keputusan di paripurna, kata Ray, yang banyak muncul justru sebaliknya.

Selama empat tahun menjabat, kata Ray, yang muncul di media ialah studi banding, kericuhan, malas, hingga korupsi. Ia memperkirakan tingkat partisipasi publik dalam pemilu legislatif 2014 bakal rendah akibat sisi negatif DPR tersebut, apalagi 90 persen anggota dewan periode ini kembali maju dalam Pileg 2014.

Saan mengakui adanya sentimen negatif publik yang lebih tinggi daripada sisi positif. Hal itu terjadi karena pemberitan negatif yang lebih banyak daripada prestasi DPR.

"Saya selalu berpikir harus ada kesadaran kolektif untuk memulihkan kepercayaan publik. Yang paling minimal dilihat publik itu kehadiran. Bagaimana pimpinan fraksi dan pimpinan DPR mendorong kesadaran anggota dewan. Paling minimal rajin datang ke paripurna," kata Saan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com