Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Ceroboh, Hakim Diadukan ke Komisi Yudisial

Kompas.com - 16/05/2013, 13:19 WIB
Windoro Adi

Penulis

Yeane dan Luke pun kembali dan menetap di Jakarta, tanggal 27 Juli 2012. Agar tidak kehilangan sosok ayahnya, Denis diperbolehkan bertemu dengan Luke empat kali seminggu -- Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Denis dan Luke bertemu setelah Luke sekolah atau les. Tetapi tanggal 7 September 2012, sekitar pukul 16.00, Denis kembali mengambil Luke dari tangan Yeane.

Kala itu Denis menjemput Luke didampingi pengawal Luke, Ahmad Zazuli. Di tengah jalan, di sekitar Jalan Panglima Polim, Jaksel, Denis mengatakan pada sopir, Made, berhenti. Denis menyuruh Zazuli turun untuk membeli sesuatu. Saat Zazuli keluar dari mobil, Denis mengunci mobil dan meninggalkan Zazuli yang tak berdaya karena dipegang dari belakang oleh tiga pria tak dikenal.

Yeane lalu melaporkan kasus ini ke Reseserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan nomor laporan, LP/3060/IX/2012/PMJ/Dit.Reskrimum), tanggal 7 September 2012. Jumat (5/10/2012) pukul 01.45 Resmob didampingi Yeane, menemukan Denis dan Luke di kawasan Lebak Bulus, Jaksel.

Di Markas Resmob, Denis menunjukkan salinan resmi Putusan Penetapan perkara Perdata PN Jaksel No 700/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel yang mencabut kuasa asuh Yeane sebagai ibu kandung. Dengan demikian, putusan tersebut telah menganulir putusan Pengadilan Keluarga Sidney, (P) SYC3132 of 2012.

Salinan yang ditunjukkan Denis kepada polisi, membuat polisi tak bisa berbuat apa-apa. Denis dibebaskan. Denis pun dibiarkan membawa Luke setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi jaminan. Sejak itulah, Luke menghilang dari Yeane. "KPAI yang sebelumnya memberi jaminan pun, tak tahu dimana dan bagaimana Luke saat ini," ujar Tri Harso.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com