Kompas.com - 13/05/2013, 20:26 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, penyidik KPK menanyainya seputar lahan yang dimilikinya. Menurut Anis, lahan tersebut pernah ditawar Ahmad Fathanah, orang dekat mantan Presiden PKS Luthi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi.

"Saya sudah jelaskan bahwa sertifikat ini adalah tanah saya yang sudah saya laporkan dalam daftar kekayaan saya kepada KPK," kata Anis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2013) seusai diperiksa selama kurang lebih tujuh jam.

Anis diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian Ahmad Fathanah. Lebih jauh, Anis mengungkapkan, semula lahan itu diserahkan Anis kepada adiknya, Saldi Matta, untuk dijadikan suatu proyek properti berupa kompleks perumahan cluster. Setelah itu, lanjut Anis, ada keluarga Fathanah yang ingin membeli lahan tersebut.

"Mereka menawar, tapi tidak terjadi transaksi dengan keluarga Fathanah," ujarnya.

Anis pun menegaskan, tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara adiknya dan Fathanah. Keluarga Fathanah, menurut Anis, baru sekadar menawar lahan tersebut.

Jika demikian, bagaimana salinan sertifikat lahan itu bisa berada di tas Fathanah yang ditemukan penyidik KPK saat proses tangkap tangan beberapa waktu lalu? Anis mengaku tidak tahu.

"Itu urusannya dengan Pak Saldi," ucap Anis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Anis mengakui bahwa dia ditunjukkan salinan sertifikat lahan itu selama pemeriksaan. "Yang diperlihatkan kepada saya tadi fotokopi, bukan sertifikat asli," ucap Anis.

Terkait penyidikan kasus TPPU Fathanah, KPK telah memeriksa Saldi Matta. Seusai diperiksa, Saldi mengaku dapat kiriman dana Rp 50 juta dari Fathanah. Menurut Saldi, uang itu merupakan pembayaran utang.

Pemberitaan Koran Tempo menyebutkan, tim penyidik KPK menemukan beberapa salinan sertifikat rumah milik istri Anis di tas Ahmad Fathanah ketika proses tangkap tangan beberapa waktu lalu. Belum diketahui mengapa sertifikat itu ada di dalam tas Fathanah. Adapun Fathanah merupakan orang dekat Luthfi.

Selain ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah dijerat dengan Pasal TPPU. Dia diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke pihak lain, atau membelikan barang untuk pihak lain. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemendikbud Ristek Klarifikasi Isu 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

    Kemendikbud Ristek Klarifikasi Isu 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

    Nasional
    Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

    Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

    Nasional
    Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

    Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

    Nasional
    Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

    Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

    Nasional
    Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

    Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

    Nasional
    KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

    KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

    Nasional
    Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

    Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

    Nasional
    KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

    KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

    Nasional
    Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

    Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

    Nasional
    Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

    Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

    Nasional
    Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

    Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

    Nasional
    Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

    Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

    Nasional
    Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

    Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

    Nasional
    Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

    Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

    Nasional
    Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

    Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.