Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas, Perang Generasi Keempat

Kompas.com - 12/05/2013, 19:10 WIB
Amir Sodikin

Penulis

Apa penyebabnya? Menurut Kusnanto, itu terjadi karena para penggagas yang mengusung reformasi ternyata sudah pada pensiun pada rentang 2002 - 2003. Sejak 2004, Fraksi TNI juga tak ada lagi di DPR sehingga semakin memutus ide reformasi ini.

"Bayangkan, antara 2004 sampai sekarang tak ada kelanjutan reformasi, tak ada perubahan, maka tak mengherankan kalau kita tak punya kemampuan pulih dari krisis dalam berbagai sektor," kata Kusnanto.

Kondisi makin diperparah dengan kenyataan bahwa daftar calon legislatif sementara (DCS) kita saat ini didominasi wajah-wajah parlemen lama. "Karena itu saya tak ada harapan akan ada perubahan hingga 2019. Saya tak yakin bisa andalkan DPR bagaimana menempatkan Indonesia dalam konteks global," kata Kusnanto.

Connie Rahakundini Bakrie juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pertahanan bangsa yang tak terurus. Apalagi jika dikontekskan dengan pertahanan negara kepulauan, Indonesia benar-benar jauh tertinggal dibanding negara lain.

Salah satu yang menjadikan kondisi ini terpuruk adalah pada pemerintahan terutama era Susilo Bambang Yudhoyono, kita dininabobokan seolah kita tak memiliki musuh. "Semua dianggap teman, tidak tahu kalau di bawah laut senjata dan musuh mengancam Indonesia," kata Connie.

Padahal, kerajaan-kerajaan kecil di zaman dulu telah menunjukkan bagaimana pentingnya membangun armada laut. Zaman Raja Demak, Pati Unus (berkuasa 1518-1521, misalnya, dalam setahun bisa membangun 200 kapal dan memiliki kekuatan angkatan laut yang besar. Pati Unus menyadarkan kita bagaimana pentingnya membangun industri pertahanan.

Ratu Kalinyamat dari Jepara juga menunjukkan bagaimana kekuatan Jepara waktu itu, dalam memainkan peranannya di tengah negara-negara luar. Tahun 1550 sudah mencetuskan ide ASEAN dengan power dan kesejahteraannya.

Atas permintaan Sultan Johor, Ratu Kalinyamat pada 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara untuk membebaskan Malaka dari bangsa Eropa. Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut berhasil merebut sebagian Malaka.

Kini, pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan makin terpuruk. Australia saja, kata Connie, yang tak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara kepulauan, memiliki jelajah pengintai hingga 1.000 mil, bahkan sampai ke kutub.

"Kita terlalu anteng dengan anggaran kita yang kecil," kata Connie. Padahal sumber perang yang sering disebut-sebut, semua ada di Indonesia, mulai sumber daya alam hingga lokasi yang strategis untuk perdagangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com