Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Dana Kampanye Dibatasi? Tak Masalah!

Kompas.com - 10/05/2013, 20:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Indra menyatakan, partainya siap membatasi jumlah dana kampanye yang akan dikeluarkan oleh calon anggota legislatif yang diusungnya. Hal itu dikatakan Indra saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jumat (10/5/2013).

Menurutnya, seluruh caleg telah memiliki kemampuan serta integritas yang tinggi di dalam dunia politik. Dengan demikian, meskipun KPU membatasi dana kampanye, hal ini tidak akan memberikan dampak serta pengaruh yang signifikan. "Saya yakin PKS paling siap. Caleg PKS selain berintegritas, mereka juga sudah memiliki karya," katanya kepada wartawan.

"Jangankan (dibatasi) tiga miliar, satu miliar pun kita siap. Itu sangat bagus untuk pendidikan politik. Yang dijual (caleg PKS) karya, program, dan tidak membeli suara," tukasnya.

Indra menambahkan, kadernya siap untuk bertarung dalam Pemilu Legislatif 2014 meski harus menggunakan dana yang terbatas. Pasalnya, sejak awal, setiap kader PKS dilarang untuk melakukan politik uang. "Di PKS itu, money politics haram," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menghimbau agar seluruh caleg pada Pemilu 2014 untuk melaporkan seluruh dana kampanye yang digunakan. Pelaporan dana kampanye tersebut guna mengantisipasi timbulnya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu.

KPU, kata Arief, akan mengaudit seluruh dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu. Hasil audit tersebut nantinya akan diumumkan melalui situs resmi KPU.

"Caleg yang enggak melaporkan dana kampanyenya ya enggak apa-apa. Sunnah lah ya. Nanti biar masyarakat menilai, ternyata calegnya transparan atau enggak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com