PPP: Buka Data Absensi ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong data absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibuka ke publik. Menjelang Pemilihan Legislatif 2014, Fraksi PPP menilai masyarakat perlu tahu profil anggota Dewan yang sebagian besar maju sebagai caleg.

"Saya kira masyarakat banyak yang berharap anggota Dewan bisa lebih meningkatkan kinerja, termasuk tingkat kehadiran dalam seluruh rapat yang diikuti," ujar Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Menurut Arwani, selama ini anggota Dewan yang tidak serius menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Beberapa anggota yang tidak hadir dalam rapat, sebutnya, juga terjadi karena kacaunya manajemen jadwal rapat di DPR. "Saat ini masih memungkinkan ada satu anggota yang punya penugasan di beberapa tempat, misal di komisi, merangkap di badan, juga sebagai anggota pansus, dan juga AKD lainnya. Sering sekali terjadi rapat bersamaan dalam kesemua penugasan," kata Arwani.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.