Kompas.com - 08/05/2013, 21:24 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap para kontraktor bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, berapapun pidananya, membuktikan majelis hakim tak memahami kontrak perjanjian PSC (production sharing contract-kontrak bagi hasil).

Padahal, PSC antara pemerintah Indonesia dengan Chevron ini masih berjalan dan difungsikan, tapi tiba-tiba di tengah pelaksanaan datang vonis pidana korupsi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sidang terpisah, dua kontraktor pekerjaan teknis pelaksanaan proses bioremediasi PT Chevron divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Mereka adalah Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) dan Direktur PT Sumigita Jaya (SGJ) Herlan bin Ompo.

Kerugian negara akibat perbuatan PT GPI dihitung 3,089 juta dollar AS, sedangkan akibat perbuatan PT SGJ dihitung 6,9 juta dollar AS.

Kerugian negara tersebut dihitung hanya berdasarkan invoice yang ada tanpa mempertimbangkan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh para kontraktor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usai mendengarkan pembacaan vonis Herlan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (8/5/2013), penasehat hukum Herlan, Dedy Kurniadi, menyatakan vonis majelis hakim ini membuktikan telah terjadi kriminalisasi perjanjian PSC.

"Kita menyaksikan peradilan yang sesat. Pertimbangan majelis hakim yang mengambil alih fakta-fakta versi jaksa penuntut umum hanya semata untuk menguatkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung," kata Dedi.

Padahal, dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi, tak ada yang memberatkan Herlan. Kasus ini membuktikan bahwa para hakim, kecuali hakim Sofialdi yang mengajukan beda pendapat atau dissenting opinion, tak memahami apa itu PSC.

"PSC itu perjanjian keperdataan yang kedua belah pihak dalam hitung-menghitungnya sudah ada cara koreksi tersendiri dengan mekanisme underlifting dan overlifting, dan mekanisme ini sudah bekarja dan berjalan kok tiba-tiba dibawa ke pidana," kata Dedi.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.