Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Mei, Kasus Cebongan Masuk Peradilan Militer

Kompas.com - 08/05/2013, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan kasus pembunuhan empat tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Cebogan, Sleman, DI Yogyakarta telah berlangsung lebih dari satu bulan. Proses penanganannya pun dipertanyakan.

Sudah sampai mana proses penyidikan yang dilakukan TNI Angkatan Darat? Kepala Staf TNI AD Jenderal (TNI) Pramono Edhie Wibowo mengatakan, penyidikan masih berlangsung sehingga belum bisa diserahkan ke peradilan militer.

"Masih dalam penyelesaian. Kita berharap akhir bulan bisa kita serahkan (ke pengadilan militer)," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Pramono mengatakan, laporan terakhir belum ada penambahan tersangka. Mereka yang terjerat, yakni masih tetap 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia meminta kepada semua pihak untuk mengikuti proses peradilan yang akan berjalan terbuka.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mempertanyakan penanganan kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan termasuk pembunuhan anggota TNI di Hugo's Cafe Yogyakarta. Lambannya penanganan perkara tersebut, kata Neta, membuat aksi premanisme kembali marak di Yogyakarta.

Terakhir, dua anggota TNI dikeroyok di Sleman. "Bahaya premanisme di Yogyakarta sudah mencemaskan. Jika tidak segera diatasi, konflik akan kembali terjadi. Bukan mustahil anggota TNI akan turun memburu para preman," kata Neta.

Seperti diberitakan, pembunuhan empat tahanan disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Pihak TNI menyebut pembunuhan terjadi secara spontan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com