Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Hakim Dianggap Korupsi Ayat

Kompas.com - 08/05/2013, 17:17 WIB
Amir Sodikin

Penulis

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kekecewaannya terhadap vonis bersalah dari majelis hakim untuk Ricksy.

Solidaritas alumni tiga universitas itu terbentuk karena dari lima terdakwa kasus dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia tersebut ada tiga terdakwa yang memiliki almamater terkait.

Terdakwa Riksy adalah alumni IPB, terdakwa Kukuh Kertasafari alumni ITB, dan terdakwa Endah Rumbiyanti adalah alumni UI.

Vice President Policy, Governement & Public Affairs Chevron, Yanto Sianipar, di depan pada pendukung Ricksy mengatakan, pihaknya kecewa dengan pengadilan yang tidak melihat fakta-fakta secara obyektif dan adil.

Bahkan, Yanto sudah melaporkan ke kantor Chevron di Amerika Serikat tentang persidangan yang sangat mengecewakan.

"Yang dilakukan hakim Sofialdi dengan dissenting opinion itulah yang menggunakan fakta-fakta persidangan sesungguhnya," kata Yanto.

Sofialdi memaparkan, terdakwa Ricksy tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah baik sesuai dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

Alasan Sofialdi, pekerjaan bioremediasi telah dilakukan GPI dan telah selesai. GPI juga tak harus mengurus izin sendiri karena menurut peraturan pemerintah, yang harus mengurus izin bioremediasi adalah Chevron sebagai pemilik limbah.

Sofialdi juga menganggap, keterangan ahli Edison bisa diabaikan karena penuh konflik kepentingan.

Dony Indrawan, Corporate Communication Manager Chevron, menyatakan kekecewaannya karena majelis hakim yang termakan oleh paparan ahli Edison Effendi. Padahal, Edison adalah orang yang sakit hati dan pernah kalah dalam tender di Chevron.

"Awalnya majelis hakim dalam paparannya mendukung proyek bioremediasi yang berhasil. Tapi akhirnya mengambil data dari Edison yang penuh konflik kepentingan. Chevron akan terus mendukung upaya hukum lanjutan yang berjalan," kata Dony.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com