Kompas.com - 08/05/2013, 17:17 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, telah memvonis Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri bersalah melakukan tindak pidana korupsi bioremediasi pada areal PT Chevron Pacific Indonesia.

Padahal, banyak pihak yang menyatakan kasus tersebut lemah dalam dakwaan dan belum ada kerugian negara yang diakibatkan.

Menanggapi vonis tersebut, penasehat hukum Ricksy Prematuri, Najib Gisymar, pada Rabu (8/5/2013) menyatakan, majelis hakim tak menggunakan fakta persidangan dalam menetapkan kliennya bersalah.

Selain itu, argumentasi yang digunakan majelis hakim ternyata ada yang dikorupsi atau dihilangkan demi memastikan dakwaan jaksa terbukti.

Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut majelis hakim, GPI sebagai kontraktor pekerjaan teknis pengolahan limbah dengan bioremediasi harus memiliki izin tersendiri, di luar izin yang dimiliki Chevron.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun yang disayangkan, majelis hakim tak membaca Ayat (4) huruf d pada peraturan pemerintah tersebut. Di situ jelas disebutkan tentang lokasi tempat kegiatan.

"GPI tak mempunyai lokasi tempat kegiatan karena yang memiliki adalah PT Chevron. Ayat 4 ini telah dipotong, majelis hakim takut perkaranya bisa bebas jika ayat ini disertakan," kata Najib.

Bagi Najib, korupsi ayat 4 huruf d tersebut merupakan upaya jahat, keji, dan fatal. Namun, Najib masih berharap, Pengadilan Tinggi masih bisa jernih memandang kasus ini nantinya ketika dilakukan upaya hukum lanjutan.

"Setidaknya pada level Mahkamah Agung, kalau mempertimbangkan penerapan hukumnya bisa bebas," kata Najib.

Sebagaimana diberitakan, Ricksy telah divonis bersalah dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan.

PT GPI sebagai perusahaan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara 3,089 juta dollar AS.

Dukungan alumni Juru bicara himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Odjat Sujatnika bersama kaukus yang yang melibatkan alumni IPB, almuni Universitas Indonesia, dan almuni Institut Teknologi Bandung, berjanji akan terus mengawal proses hukum para terdakwa bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia.

Hal itu mereka lakukan karena yakin para terdakwa telah melaksanakan prosedur bioremediasi dengan benar. Ricksy sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku dan

"Kami sebagai Alumi IPB dan mewakili kaukus IPB-ITB-UI akan berjuang terus secara baik dan benar," kata Odjat.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kekecewaannya terhadap vonis bersalah dari majelis hakim untuk Ricksy.

Solidaritas alumni tiga universitas itu terbentuk karena dari lima terdakwa kasus dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia tersebut ada tiga terdakwa yang memiliki almamater terkait.

Terdakwa Riksy adalah alumni IPB, terdakwa Kukuh Kertasafari alumni ITB, dan terdakwa Endah Rumbiyanti adalah alumni UI.

Vice President Policy, Governement & Public Affairs Chevron, Yanto Sianipar, di depan pada pendukung Ricksy mengatakan, pihaknya kecewa dengan pengadilan yang tidak melihat fakta-fakta secara obyektif dan adil.

Bahkan, Yanto sudah melaporkan ke kantor Chevron di Amerika Serikat tentang persidangan yang sangat mengecewakan.

"Yang dilakukan hakim Sofialdi dengan dissenting opinion itulah yang menggunakan fakta-fakta persidangan sesungguhnya," kata Yanto.

Sofialdi memaparkan, terdakwa Ricksy tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah baik sesuai dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

Alasan Sofialdi, pekerjaan bioremediasi telah dilakukan GPI dan telah selesai. GPI juga tak harus mengurus izin sendiri karena menurut peraturan pemerintah, yang harus mengurus izin bioremediasi adalah Chevron sebagai pemilik limbah.

Sofialdi juga menganggap, keterangan ahli Edison bisa diabaikan karena penuh konflik kepentingan.

Dony Indrawan, Corporate Communication Manager Chevron, menyatakan kekecewaannya karena majelis hakim yang termakan oleh paparan ahli Edison Effendi. Padahal, Edison adalah orang yang sakit hati dan pernah kalah dalam tender di Chevron.

"Awalnya majelis hakim dalam paparannya mendukung proyek bioremediasi yang berhasil. Tapi akhirnya mengambil data dari Edison yang penuh konflik kepentingan. Chevron akan terus mendukung upaya hukum lanjutan yang berjalan," kata Dony.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.