DPR: Aneh, e-KTP Kok Tak Boleh Difotokopi?

Kompas.com - 08/05/2013, 11:51 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar mempertanyakan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang KTP elektronik difotokopi. Komisi II pun berencana memanggil Mendagri untuk menjelaskan larangan itu.

"Itu aneh, kok KTP enggak boleh difotokopi? Kami akan memanggil Mendagri untuk melakukan klarifikasi, sebenarnya kenapa kok enggak boleh difotokopi," ujar Agun saat dihubungi Rabu (8/5/2013).

Agun mengaku banyak bakal caleg, termasuk dirinya, yang sudah telanjur memfotokopi e-KTP masing-masing untuk kepentingan pemilu. "Saya sudah sering fotokopi untuk urusan caleg, dan urusan lainnya. Makanya, dampaknya sebenarnya apa kok enggak boleh fotokopi," ujar politisi Partai Golkar ini.

Agun mengungkapkan, menurut rencana, setelah masa reses, Komisi II akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi. Namun, jadwal pastinya akan disepakati terlebih dulu oleh internal Komisi. Mulai pekan depan, DPR kembali aktif melaksanakan sidang setelah reses selama satu bulan untuk melakukan kunjungan ke konstituen.


Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran nomor 471.13/1826/SJ pada tanggal 11 April 2013. Surat edaran itu menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

"Tidak boleh diklip dan diperlakukan salah. Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak," ujar Mendagri sesusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) terkait penggunaan e-KTP, Senin (6/5/2013).

Surat edaran itu ditujukan kepada unit kerja atau badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan. Jika ada unit kerja atau badan usaha yang memberikan layanan itu, Mendagri mengultimatum akan memberikan sanksi.

Baca juga:
E-KTP Tak Boleh Difotokopi Bikin "Shock"
Edaran Mendagri: Dilarang Fotokopi e-KTP

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

    Nasional
    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

    Nasional
    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

    Nasional
    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

    Nasional
    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

    Nasional
    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

    Nasional
    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

    Nasional
    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

    Nasional
    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

    Nasional
    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

    Nasional
    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

    Nasional
    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

    Nasional
    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

    Nasional
    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

    Nasional
    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X