Kompas.com - 08/05/2013, 11:35 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengaku mendukung rencana pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Ical satu pandangan dengan pemerintah bahwa rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM perlu diberikan bantuan untuk sementara.

Hal itu dikatakan Ical sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membicarakan masalah BBM.

Ical mengaku mendukung rencana kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, 80 persen BBM bersubsidi dipakai oleh mereka yang tidak layak menikmati atau kalangan menengah ke atas. Bahkan, menurut Ical, mereka yang mampu tidak layak mendapat subsidi apa pun, termasuk subsidi BBM.

Ical menambahkan, jika kenaikan harga BBM dipukul rata, maka rakyat miskin akan terkena dampak lantaran terjadi gejolak kenaikan harga-harga. Jika kompensasi hanya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau beasiswa pendidikan, kata dia, rakyat miskin baru bisa menikmati jangka panjang.

"Jadi harus ada kompensasi jangka pendek, misalnya 4-6 bulan sampai dirasa keseimbangan antara harga dan pendapatan. Apakah nanti BLSM (bantuan langsung sosial masyarakat), apakah tambahan raskin (beras miskin), itu nanti kita diskusikan. Tapi saya tidak menolak harus ada BLSM, yaitu kompensasi yang sangat pendek untuk menahan gejolak kenaikan harga yang akan dirasakan rakyat miskin. Itu yang akan saya sampaikan ke Bapak Presiden dan akan kami diskusikan," kata Ical.

Seperti diberitakan, para politisi Partai Golkar di DPR mengkritik rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menyebut DPR meyakini rencana pemberian kompensasi uang tunai akan ditolak DPR.

Alasannya, pengalaman kenaikan harga BBM di periode pertama pemerintahan SBY, program kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) dipakai untuk kepentingan Pemilu 2009.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau BLT kecenderungan di DPR tidak setuju karena dikhawatirkan akan jadi ajang opini pencitraan. Itu berkali-kali disampaikan ke pimpinan DPR. Jadi, masalah BLT belum bisa disetujui sepenuhnya," kata Priyo, beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Nasional
    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Nasional
    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Nasional
    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Nasional
    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Nasional
    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Nasional
    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Nasional
    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    Nasional
    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Nasional
    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    Nasional
    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    Nasional
    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.