KPK Kantongi Informasi Baru dari Sri Mulyani

Kompas.com - 08/05/2013, 08:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mendapatkan informasi baru terkait bail out Bank Century setelah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati dan mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso. Keduanya diperiksa di Kedutaan Besar RI di Washintong DC, Amerika Serikat, pada pekan lalu.

"Banyak informasi dan data baru yang kami peroleh dari Bu Sri dan Pak Wimboh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Namun, dia mengatakan, detail informasi baru itu ada di tangan penyidik. Meski demikian, Johan mengatakan informasi baru itu diharapkan dapat memberikan titik terang untuk kasus Century.

Selain Sri dan Wimboh, masih ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa KPK dalam melengkapi berkas perkara skandal Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Soal kemungkinan KPK memeriksa Wakil Presiden Boediono sebagai saksi kasus ini, Johan menyatakan hal itu bisa saja dilakukan sepanjang keterangan Boediono diperlukan penyidik. "Namun sampai saat ini belum diperlukan," ujar dia.

Boediono pernah dimintai keterangan terkait penyelidikan bail out Century beberapa waktu lalu, dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika kebijakan bail out Bank Century dibuat. "Kalau di penyelidikan dulu, Pak Boediono sangat membantu, sehingga kami bisa minta keterangan tanpa prosedur, tanpa kesulitan," ujar Johan.

Alasan Sri Mulyani dimintai keterangan

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan KPK memeriksa Sri Mulyani untuk mendalami perannya sebagai Menteri Keuangan yang saat itu memiliki otoritas pengucuran dana talangan untuk Bank Century. "Pasti perannya Sri Mulyani (didalami). Sri Mulyani kan menteri, punya otoritas. Otoritas itu dalam konteks bail out seperti apa," kata dia.

KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar bail out Bank Century. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani juga adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemiknya Bank Century.

Pada 2012, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam pengucuran dana itu, tetapi dibantah JK. Menurut JK, dia baru menerima informasi dana talangan pada 25 November 2008.

Dalam kasus Bank Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan dengan mempertimbangkan kesehatan Siti.

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

    Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

    Nasional
    Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

    Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

    Nasional
    Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

    Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

    Nasional
    Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

    Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

    Nasional
    Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

    Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

    Nasional
    Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

    Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

    Nasional
    Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

    Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

    Nasional
    Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

    Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

    Nasional
    Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

    Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

    Nasional
    Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

    Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

    Nasional
    Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

    Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

    Nasional
    Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

    Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

    Nasional
    Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

    Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

    Nasional
    Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

    Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X