Kompas.com - 08/05/2013, 08:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mendapatkan informasi baru terkait bail out Bank Century setelah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati dan mantan Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Wimboh Santoso. Keduanya diperiksa di Kedutaan Besar RI di Washintong DC, Amerika Serikat, pada pekan lalu.

"Banyak informasi dan data baru yang kami peroleh dari Bu Sri dan Pak Wimboh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Namun, dia mengatakan, detail informasi baru itu ada di tangan penyidik. Meski demikian, Johan mengatakan informasi baru itu diharapkan dapat memberikan titik terang untuk kasus Century.

Selain Sri dan Wimboh, masih ada saksi-saksi lain yang akan diperiksa KPK dalam melengkapi berkas perkara skandal Bank Century dengan tersangka Budi Mulya. Soal kemungkinan KPK memeriksa Wakil Presiden Boediono sebagai saksi kasus ini, Johan menyatakan hal itu bisa saja dilakukan sepanjang keterangan Boediono diperlukan penyidik. "Namun sampai saat ini belum diperlukan," ujar dia.

Boediono pernah dimintai keterangan terkait penyelidikan bail out Century beberapa waktu lalu, dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika kebijakan bail out Bank Century dibuat. "Kalau di penyelidikan dulu, Pak Boediono sangat membantu, sehingga kami bisa minta keterangan tanpa prosedur, tanpa kesulitan," ujar Johan.

Alasan Sri Mulyani dimintai keterangan

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan KPK memeriksa Sri Mulyani untuk mendalami perannya sebagai Menteri Keuangan yang saat itu memiliki otoritas pengucuran dana talangan untuk Bank Century. "Pasti perannya Sri Mulyani (didalami). Sri Mulyani kan menteri, punya otoritas. Otoritas itu dalam konteks bail out seperti apa," kata dia.

KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar bail out Bank Century. Sebagai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani juga adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemiknya Bank Century.

Pada 2012, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam pengucuran dana itu, tetapi dibantah JK. Menurut JK, dia baru menerima informasi dana talangan pada 25 November 2008.

Dalam kasus Bank Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan dengan mempertimbangkan kesehatan Siti.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Nasional
    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Nasional
    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Nasional
    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Nasional
    Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

    Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

    Nasional
    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

    Nasional
    Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

    Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

    UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

    Nasional
    Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

    Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

    Nasional
    UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

    UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

    Nasional
    Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

    Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

    UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

    Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

    Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

    Nasional
    Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

    Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X