Ada yang Hilangkan Jejak Mobil Mewah

Kompas.com - 07/05/2013, 23:39 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagaimana kisah-kisah mobil mewah terkait tindak pidana pencucian uang mantan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, yang hendak disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Ternyata, ada yang coba menghilangkan jejak mobil-mobil tersebut. Dari penelusuran Kompas, sebelum KPK menemukan keberadaan mobil-mobil mewah terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) Luthfi di gedung DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, ternyata ada tiga mobil yang disimpan di rumah pribadi mantan Presiden PKS tersebut.

Tiga mobil mewah yang disimpan di rumah Luthfi, di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur adalah VW Carravelle, Mazda CX9, dan Toyota Fortuner.

KPK sempat kehilangan jejak soal keberadaan mobil-mobil ini. Rupanya, ada yang sengaja menghilangkan jejak keberadaan ketiga mobil ini, begitu KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka TPPU.


Salah seorang pejabat KPK kepada Kompas di Jakarta, Selasa (7/5/2013), mengatakan, ada pihak-pihak yang diduga dekat dengan Luthfi yang yakin KPK bakal menggeledah rumah di Batu Ampar, Condet.

"Mereka langsung coba mengungsikan mobil-mobil mewah ini dari rumah Luthfi, dan hanya menyisakan mobil biasa yang dipakai istrinya. Itu pun kita belum tahu istri yang mana," kata pejabat KPK tersebut.

Orang yang mengungsikan tiga mobil mewah dari rumah Luthfi adalah Ahmad Zaki. KPK, kemudian memeriksa Ahmad Zaki dan langsung membawanya untuk menunjukkan keberadaan mobil-mobil tersebut pada Senin malam.

Ahmad Zaki yang kemudian menunjukkan keberadaan mobil-mobil yang dia ungsikan tersebut di kantor DPP PKS. Namun saat KPK hendak menyita mobil dan dihalang-halangi sekelompok orang di kantor DPP PKS. Ahmad Zaki kabur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X