Dihadang Massa, Penyidik KPK Gagal Bawa Mobil dari DPP PKS

Kompas.com - 07/05/2013, 18:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal membawa lima mobil dari kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.

Saat kembali ke kantor DPP PKS, Selasa (7/5/2013) siang ini, tim penyidik KPK tidak diperbolehkan masuk. Pintu gerbang kantor DPP PKS dikunci dan dijaga puluhan orang.

"Sudah berkumpul banyak orang, maka untuk sementara KPK hari ini tidak melakukan upaya membawa mobil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Penyidik KPK rencananya akan membawa lima mobil yang sebelumnya sudah disegel di kantor DPP PKS pada siang ini. Penyidik menyegel lima mobil tersebut pada Senin (6/5/2013) malam.

Menurut Johan, Senin itu sekitar pukul 22.00 WIB, lima hingga enam penyidik mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita lima mobil yang diduga terkait mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, malam itu penyidik gagal membawa mobil karena dihalang-halangi. Penyidik KPK pun memutuskan untuk menyegel lima mobil itu sementara waktu.

"Memang semalam tim penyidik ke sana, dalam rangka melakukan penyegelan. Rencananya akan disita lima mobil. Memang sudah ada beberapa orang; ini bukan PKS, ada orang-orang yang tidak kita tahu dari mana," ujar Johan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penyidik KPK kemudian meninggalkan kantor DPP PKS dan berencana membawa lima mobil tersebut siang ini. Namun, upaya yang dilakukan pada siang ini pun gagal.

"Pintu gerbangnya dikunci, penyidik tidak bisa masuk. Penyidik tidak bisa masuk, demi keamanan itu maka tidak dilakukan hari ini," tutur Johan.

Adapun lima mobil yang disegel KPK terdiri dari VW Caravelle, Mazda CX9, Fortuner, Mitsubisi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Menurut Johan, penyegelan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthi Hasan Ishaaq.

Dari lima mobil yang disita, hanya satu yang kepemilikannya atas nama Luthfi, yakni Mazda CX 9. Sementara itu, mobil lainnya, yakni Fortuner dan VW Caravelle, diatasnamakan orang lain yang masih memiliki kedekatan dengan Luthfi. Diduga, dua mobil itu diatasnamakan Ahmad Zaky dan Ali Imran. Kemudian akta kepemilikan dua mobil lainnya, yakni Pajero Sport dan Nissan, masih ditelusuri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    Nasional
    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

    Nasional
    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    Nasional
    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Nasional
    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Nasional
    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Nasional
    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Nasional
    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    Nasional
    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Nasional
    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Nasional
    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X