Pengacara LHI: KPK Sewenang-wenang Sita Mobil

Kompas.com - 07/05/2013, 18:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, Zainuddin Paru, menyatakan bahwa sikap KPK melakukan upaya penyegelan tiga mobil yang di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Senin (6/5/2013) malam, tidak memenuhi prosedur. Pasalnya, KPK tidak membawa surat penyitaan.

Zainuddin menilai, upaya penghalangan proses penyegelan yang dilakukan oleh kader PKS sudah tepat. "Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan. Petugas KPK yang datang tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Mereka hanya mengatakan nanti menyusul," kata Zainuddin melalui keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (7/5/2013).

Namun, dia menyangkal langkah yang dilakukan oleh kader PKS adalah upaya penghalangan KPK dalam penyegelan. "Petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin disita," katanya. Menurutnya, tidak semua mobil yang akan disita oleh KPK semalam milik LHI (Luthfi Hasan Ishaq).

Terkait pengempesan ban mobil yang akan disita KPK, Zainuddin menyatakan, aksi itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa oleh pemiliknya karena akan menimbulkan delik baru.

"Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita sehingga mereka ingin membawanya keluar. Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya," tegasnya.

Sementara itu, pantauan Kompas.com, kantor DPP PKS yang terletak di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, tampak tertutup. Pintu pagar bangunan tampak dijaga ketat oleh petugas berpakaian safari. Sebelumnya, para petugas tersebut tidak ada. Hanya satpam bangunan yang sehari-hari bertugas di tempat itu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mobil-mobil yang akan disegel terparkir di tempat parkir mobil yang terdapat pada sisi kiri gedung. Mobil-mobil tersebut tampak dihalangi oleh sejumlah mobil lain. Hal ini menyulitkan bagi siapa saja yang ingin melihatnya.

Sebelumnya, KPK berencana akan menyita tiga mobil yang diduga milik LHI, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi. Mobil-mobil itu adalah VW Caravelle bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Fortuner B 544 RFS.

"Mobil-mobil tersebut diduga terkait dengan tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

Sebelumnya, KPK menyita Toyota FJ Cruiser bernomor polisi B 1340 TJE yang diduga milik Luthfi. FJ Cruiser itu kini diamankan di halaman parkir Gedung KPK, Jakarta. KPK memeriksa Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman pada 17 April dan 23 April 2013.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

    Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

    Nasional
    KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

    KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

    Nasional
    Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

    Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

    Nasional
    Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

    Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

    KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

    Nasional
    Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

    Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

    Nasional
    Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

    Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

    Nasional
    Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

    Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

    Nasional
    Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

    Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

    Nasional
    Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

    Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

    Nasional
    IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

    IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

    Nasional
    Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

    Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

    Nasional
    Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

    Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

    Nasional
    Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

    Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

    Nasional
    Politikus PKS Desak Pemerintah Minta Maaf soal Penanganan Covid-19

    Politikus PKS Desak Pemerintah Minta Maaf soal Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X