Zulkarnaen dan Kisah Kuasa Banggar DPR

Pembatasan 20 persen dana pendidikan diduga akan menyulitkan pengurusan proyek yang diajukan Fahd yang rencananya akan memanfaatkan dana pendidikan.

Dari Kemkeu, Kemenag memang mendapat dana optimalisasi Rp 130 miliar, tetapi dialokasikan bagi dana nonpendidikan.

Kiprah Banggar dalam menentukan anggaran sudah sering terdengar di sidang-sidang korupsi, semisal sidang Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, hingga Angelina Sondakh.

Karena begitu kuasanya Banggar, banyak pihak menamai hulu korupsi adalah Banggar yang sudah menjadi mafia anggaran tingkat tinggi.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengatakan, membintangi anggaran adalah kuasa Banggar tertinggi yang sering digunakan.

"Banggar bisa memblokir anggaran sebuah kementerian, dari situlah awal dari negosiasi yang sering berujung korupsi," katanya.

Aktivis antikorupsi berusaha mengedukasi publik akan bahayanya mafia anggaran di Banggar.

Mereka telah membentuk koalisi bernama Koalisi Selamatkan Uang Rakyat dengan target mendesak agar Banggar dipangkas keberadaan dan kewenangannya.

Langkah hukum untuk memangkas kewenangan dilakukan dengan judicial review atau uji materi terhadap dua undang-undang yang dianggap melegalkan korupsi.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Maulana, mengatakan, dua undang-undang yang sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 159 Ayat (5) huruf c UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keberatan UU tersebut terutama pada penetapan Banggar menjadi badan tetap di DPR, sehingga menciptakan sebuah badan yang kewenanganannya begitu besar.

"Tidak hanya membahas dan menyetujui anggaran namun justru menjadi ajang negosiasi proyek di hulu dengan melobi anggota Banggar DPR agar menyetujui anggaran tertentu," kata Maulana.

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, memastikan, jika kewenangan Banggar terus dipertahankan, ia yakin di tahun politik ini Banggar akan semakin menjadi mesin uang partai politik.

"APBN adalah cara instan untuk mendapatkan dana politik. APBN pasti akan menjadi sumber bancakan. Tahun ini dan 2014 adalah tahun yang rawan," kata Donal.

Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, mengatakan, kondisi korupsi yang masif di Banggar telah menciptakan mafia yang tak tersentuh hukum karena mereka berlindung dibalik regulasi yang lemah.

Karena itu, koalisi yang digalang berusaha mengajak publik, termasuk MK, turut peduli terhadap bahayanya mafia anggaran, dan karena itu kewenangan Banggar harus dipangkas.

Koalisi tersebut beranggotakan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesian Corruption Watch, Indonesian Legal Roundtable, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Yayasan Lembaga Bantuah Hukum Indonesia.