Kompas.com - 06/05/2013, 18:43 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mengingat kami tengarai akan mengganggu NKRI, ya perlu didesak untuk ditutup. Sejak awal sebenarnya Komisi I sudah ingatkan Menteri Luar Negeri dalam berbagai pertemuan soal Benny Wenda (tokoh Organisasi Papua Merdeka) ini, tapi saya melihatnya kurang serius ditanggapinya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati, Senin (6/5/2013) di Jakarta.

Nuning juga mendorong Pemerintah RI untuk memprotes sikap yang dilakukan Inggris dengan membiarkan kantor Free West Papua dibuka di negara itu. "Seyogianya Pemerintah Inggris jangan berlakukan standar ganda dalam masalah Papua dan jangan intervensi. Mereka dulu punya masalah separatisme di Irlandia Utara, tapi Indonesia tidak intervensi," kata Nuning.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu," tutur politisi yang juga penyanyi country ini.

Tantowi meminta pemerintah tidak hanya bersikap reaktif. Gerakan-gerakan separatis di luar negeri harus terus dipantau. "Komunikasi dengan semua stake holder di negara-negara di mana gerakan tersebut berpusat harus terus dibina. Wakil kita di negara-negara itu tidak hanya menjalin komunikasi dengan pemerintah saja, tapi juga harus dengan pers, media, LSM, kampus," ujarnya Tantowi.

Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Canning menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris tidak mewakili pandangan di negara itu. Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford, seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris, bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan, Pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    'PR' Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

    "PR" Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

    Nasional
    Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

    Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

    Nasional
    Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

    Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

    Nasional
    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Nasional
    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    Nasional
    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Nasional
    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Nasional
    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Nasional
    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Nasional
    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Nasional
    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

    Nasional
    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Nasional
    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.