DPR: Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua

Kompas.com - 06/05/2013, 18:43 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mengingat kami tengarai akan mengganggu NKRI, ya perlu didesak untuk ditutup. Sejak awal sebenarnya Komisi I sudah ingatkan Menteri Luar Negeri dalam berbagai pertemuan soal Benny Wenda (tokoh Organisasi Papua Merdeka) ini, tapi saya melihatnya kurang serius ditanggapinya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati, Senin (6/5/2013) di Jakarta.

Nuning juga mendorong Pemerintah RI untuk memprotes sikap yang dilakukan Inggris dengan membiarkan kantor Free West Papua dibuka di negara itu. "Seyogianya Pemerintah Inggris jangan berlakukan standar ganda dalam masalah Papua dan jangan intervensi. Mereka dulu punya masalah separatisme di Irlandia Utara, tapi Indonesia tidak intervensi," kata Nuning.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu," tutur politisi yang juga penyanyi country ini.

Tantowi meminta pemerintah tidak hanya bersikap reaktif. Gerakan-gerakan separatis di luar negeri harus terus dipantau. "Komunikasi dengan semua stake holder di negara-negara di mana gerakan tersebut berpusat harus terus dibina. Wakil kita di negara-negara itu tidak hanya menjalin komunikasi dengan pemerintah saja, tapi juga harus dengan pers, media, LSM, kampus," ujarnya Tantowi.

Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Canning menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris tidak mewakili pandangan di negara itu. Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford, seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris, bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan, Pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Nasional
    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

    Nasional
    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    Nasional
    Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

    Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

    Nasional
    Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

    Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

    Nasional
    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Nasional
    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Nasional
    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    Nasional
    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Nasional
    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    Nasional
    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Nasional
    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X