Mengapa Inggris Izinkan OPM Berkantor di Oxford?

Kompas.com - 06/05/2013, 16:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia. Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

"Sisi lainnya, kantor perwakilan (OPM) itu dibuka akibat lambannya Pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal Papua," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Untuk penyelesaiannya, politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan langkah-langkah diplomatis. Pasalnya, pemerintah adalah pihak yang paling mengerti duduk persoalan. "Ini tugas pemerintah, tegas mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memfasilitasi dalam bentuk apa pun. Fasilitasi itu bisa jadi bentuk dukungan gerakan separatis, dan ini bisa mengancam hubungan diplomatik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. DPR telah mengeluarkan sikap resminya. Pemerintah Inggris dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

    Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

    Nasional
    TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

    TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

    Nasional
    Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

    Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

    Nasional
    Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

    Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

    Nasional
    Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

    Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

    Nasional
    Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

    Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

    Nasional
    Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

    Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

    Nasional
    Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

    Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

    Nasional
    Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

    Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

    Nasional
    Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

    Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

    Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

    Nasional
    Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

    Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

    Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

    Nasional
    Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

    Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X