Mengapa Inggris Izinkan OPM Berkantor di Oxford?

Kompas.com - 06/05/2013, 16:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia. Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

"Sisi lainnya, kantor perwakilan (OPM) itu dibuka akibat lambannya Pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal Papua," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Untuk penyelesaiannya, politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan langkah-langkah diplomatis. Pasalnya, pemerintah adalah pihak yang paling mengerti duduk persoalan. "Ini tugas pemerintah, tegas mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memfasilitasi dalam bentuk apa pun. Fasilitasi itu bisa jadi bentuk dukungan gerakan separatis, dan ini bisa mengancam hubungan diplomatik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. DPR telah mengeluarkan sikap resminya. Pemerintah Inggris dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

    Nasional
    Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

    Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

    Nasional
    Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

    Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

    Nasional
    Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

    Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

    Nasional
    KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

    KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

    Nasional
    Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

    Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

    Nasional
    5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

    5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

    Nasional
    Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

    Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

    Nasional
    PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

    PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

    Nasional
    Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

    Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

    Nasional
    Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

    Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

    Nasional
    Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

    Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

    Nasional
    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

    Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

    Nasional
    Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

    Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

    Nasional
    Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

    Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X