Mengapa Inggris Izinkan OPM Berkantor di Oxford?

Kompas.com - 06/05/2013, 16:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia. Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

"Sisi lainnya, kantor perwakilan (OPM) itu dibuka akibat lambannya Pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal Papua," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Untuk penyelesaiannya, politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan langkah-langkah diplomatis. Pasalnya, pemerintah adalah pihak yang paling mengerti duduk persoalan. "Ini tugas pemerintah, tegas mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memfasilitasi dalam bentuk apa pun. Fasilitasi itu bisa jadi bentuk dukungan gerakan separatis, dan ini bisa mengancam hubungan diplomatik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. DPR telah mengeluarkan sikap resminya. Pemerintah Inggris dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Nasional
    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Nasional
    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    Nasional
    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Nasional
    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Nasional
    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Nasional
    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Nasional
    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Nasional
    Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

    Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

    Nasional
    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

    Nasional
    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

    Nasional
    Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

    Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X