Mengapa Inggris Izinkan OPM Berkantor di Oxford?

Kompas.com - 06/05/2013, 16:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan berdirinya kantor gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap melecehkan Pemerintah Indonesia. Namun terlepas semua itu, titik pangkal masalah ini adalah karena Pemerintah Indonesia yang tak bisa menyelesaikan separatisme di tanah Papua.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas menanggapi permasalahan sensitif ini. Lebih jauh, dirinya juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apa pun kepada OPM.

"Sisi lainnya, kantor perwakilan (OPM) itu dibuka akibat lambannya Pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal Papua," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Untuk penyelesaiannya, politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan langkah-langkah diplomatis. Pasalnya, pemerintah adalah pihak yang paling mengerti duduk persoalan. "Ini tugas pemerintah, tegas mendesak Pemerintah Inggris untuk tidak memfasilitasi dalam bentuk apa pun. Fasilitasi itu bisa jadi bentuk dukungan gerakan separatis, dan ini bisa mengancam hubungan diplomatik," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. DPR telah mengeluarkan sikap resminya. Pemerintah Inggris dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

    KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

    Nasional
    Nadiem: Kerjasama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

    Nadiem: Kerjasama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

    Nasional
    Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

    Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

    Nasional
    Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

    Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

    Nasional
    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    Nasional
    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Nasional
    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Nasional
    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Nasional
    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Nasional
    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Nasional
    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Nasional
    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Nasional
    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X