Kompas.com - 03/05/2013, 12:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengungkapkan bahwa alokasi anggaran proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) tetap melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"PNBP termasuk di situ dan itu dibahas di DPR, semuanya dimasukkan ke DPR," kata Herry, saat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (3/5/2013), untuk kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Menurut Herry, anggaran semua proyek Kepolisian tetap melalui pembahasan di DPR. Bahkan, katanya, pembahasan dilakukan per program secara keseluruhan, termasuk program pengadaan simulator roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011.

"DPR punya hak pengawasan, jadi bisa saja membahasnya karena punya. Tapi memang yang lebih detil pengawasannya ada di Polri atau kementerian yang bersangkutan," ujar Herry.

Saat ditanya mengenai dugaan penggelembungan harga sehingga anggaran simulator SIM membengkak, Herry mengaku tidak tahu. Namun, dia memastikan bahwa detil harga perlengkapan simulator SIM sudah dipaparkan dalam pengajuan anggaran.

Pernyataan Herry ini berbeda dengan pengakuan sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang pernah diperiksa KPK. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, para anggota Dewan mengatakan kalau anggaran proyek simulator SIM tidak dibahas di DPR. Mereka yang diperiksa adalah Benny K Harman (Partai Demokrat), Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Herman Herry (PDI-Perjuangan), dan Dasrul Djabbar.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ini, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Berkas perkara ketiga tersangka ini masih dalam proses penyidikan di KPK. Sedangkan Djoko sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

    Nasional
    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

    Nasional
    UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

    UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

    Nasional
    UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

    UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

    Nasional
    Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

    Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

    Nasional
    UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.