Kompas.com - 03/05/2013, 12:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengungkapkan bahwa alokasi anggaran proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) tetap melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"PNBP termasuk di situ dan itu dibahas di DPR, semuanya dimasukkan ke DPR," kata Herry, saat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (3/5/2013), untuk kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Menurut Herry, anggaran semua proyek Kepolisian tetap melalui pembahasan di DPR. Bahkan, katanya, pembahasan dilakukan per program secara keseluruhan, termasuk program pengadaan simulator roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011.

"DPR punya hak pengawasan, jadi bisa saja membahasnya karena punya. Tapi memang yang lebih detil pengawasannya ada di Polri atau kementerian yang bersangkutan," ujar Herry.

Saat ditanya mengenai dugaan penggelembungan harga sehingga anggaran simulator SIM membengkak, Herry mengaku tidak tahu. Namun, dia memastikan bahwa detil harga perlengkapan simulator SIM sudah dipaparkan dalam pengajuan anggaran.

Pernyataan Herry ini berbeda dengan pengakuan sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang pernah diperiksa KPK. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, para anggota Dewan mengatakan kalau anggaran proyek simulator SIM tidak dibahas di DPR. Mereka yang diperiksa adalah Benny K Harman (Partai Demokrat), Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Herman Herry (PDI-Perjuangan), dan Dasrul Djabbar.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ini, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Berkas perkara ketiga tersangka ini masih dalam proses penyidikan di KPK. Sedangkan Djoko sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ikuti berita terkait kasus ini dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

    KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

    Nasional
    Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

    Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

    Nasional
    Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

    Teka-teki Pelat Mobil Mirip Punya Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya...

    Nasional
    Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

    Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

    Nasional
    Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

    Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

    Nasional
    Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

    Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

    Nasional
    Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

    Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

    Nasional
    Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

    Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

    Nasional
    Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

    Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

    Nasional
    KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

    KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

    Nasional
    Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

    Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

    Nasional
    Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

    Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

    Nasional
    Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

    Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

    Nasional
    TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

    TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

    Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.