DKPP Akan Beri Putusan Adil Ke KPU

Kompas.com - 02/05/2013, 22:44 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memutus perkara pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara adil. Seperti diketahui, KPU dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LSM, dan sejumlah partai politik yang tidak lolos verifikasi ke DKPP.

Hingga saat ini, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyatakan, belum memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi kepada KPU atau tidak. "Ya belum, kita harus nilai dahulu, apakah memang terbukti ada pelanggaran kode etik atau tidak. Kalau tidak terbukti, kita harus memulihkan kembali nama baik komisioner supaya jangan terganggu gara-gara kita harus memenuhi hasrat orang yang marah," katanya, Kamis (2/5/2013).

Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, jika memang terbukti terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, maka pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas. "Tapi kalau memang terbukti melanggar kode etik, UU sudah ada aturan sanksinya. Kalau berat sekali ya diberhentikan. Kalau enggak terlalu berat atau ringan diberikan teguran saja. Teguran yang sifatnya mendidik untuk perbaikan ke depan," tukasnya.

Lebih lanjut, dirinya membantah, adanya penilaian yang menyatakan lembaganya bersifat lunak di hadapan KPU. "Biar saja. Orang kan biasa manas-manasin supaya kita tajam. Kalau harus tumpul, ya tumpul. Tidak boleh tajam-tajamin sesuai dengan kasusnya," sambungnya.

Jimly pun mengatakan, baru akan memberikan keputusan kepada KPU paling lambat satu minggu ke depan. "Secepatnya 1 minggu ini selesai. Karena perkara yang lain masih berjalan. Ini saja  (dari) 60 perkara. (sudah) 59 yang diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik," katanya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X