Kompas.com - 01/05/2013, 13:18 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif Partai Demokrat dikritik. Penyusunan DCS untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dinilai berbau nepotisme. Keluarga dan orang dekat Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bisa masuk dalam DCS.

"Ketika nepotisme tidak lagi proporsional dan penuh kezaliman tentu tidak bisa dibenarkan," kata mantan pengurus DPP Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al Barbasy, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Ma'mun menilai, bakal caleg yang dekat dengan keluarga Cikeas jauh dari layak. Bahkan, mereka bisa mendapat nomor urut atas. Ia memberi contoh Lintang Pramesti yang masuk sebagai bakal caleg di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII.

"Dia dokter gigi yang baru lulus, bukan pengurus, juga bukan aktivis, tidak ada kontribusi buat partai, kok bisa menempati nomor 2 di dapil Jabar VIII. Sementara Mohamad Syukri yang aktivis, pengurus harian, kontribusinya besar buat partai dan sudah membangun basis di dapil Jabar VIII hanya ditaruh di nomor 3," kata Ma'mun.

Selain itu, ia mempertanyakan penempatan kader-kader Demokrat di dapil Sumatera Utara. Politisi Wahab Dalimunthe, peraih suara terbesar ketika Pemilu 2009, kata dia, hanya mendapat nomor urut 5 di dapil Sumut I. Begitu pula Ramadhan Pohan di nomor 4.

"Sementara nomor 1 justru Ruhut Sitompul," kata pria yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum itu.

Ma'mun juga mempertanyakan masuknya Mexicana Leo Hananto Wibowo di dapil DKI Jakarta III yang menurutnya tiba-tiba muncul. Ia membandingkan dengan Carrel Ticualu yang tidak masuk dalam DCS meskipun pernah menjadi pengurus harian.

"Mirwan Amir, pendiri Demokrat di Aceh, ditempatkan secara tidak terhormat (di nomor urut 4 dapil Aceh II). Pembiaran atau ketidakmampuan mengendalikan praktik nepotisme itu bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan negara atau parpol," kata pria yang dipecat dari kepengurusan DPP Demokrat dan tak masuk sebagai bakal caleg itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Nasional
    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Nasional
    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Nasional
    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Nasional
    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    Nasional
    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Nasional
    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    Nasional
    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    Nasional
    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    Nasional
    'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

    "Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

    Nasional
    Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

    Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

    Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.