Kompas.com - 01/05/2013, 09:22 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai aparat kepolisian telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pembubaran aksi unjuk rasa di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Aksi itu berujung bentrok dengan polisi dan mengakibatkan empat warga tewas tertembak.

"Penanganan kerusuhan di Musi Rawas tidak sesuai SOP Polri karena tidak adanya water canon dan gas air mata dalam pengendalian massa," ujar Neta, dalam pernyataan persnya, Rabu (1/5/2013).

Keempat warga diduga tertembak peluru tajam aparat kepolisian. Mereka terkena tembakan pada bagian kepala dan kaki. Penggunaan peluru tajam, terang Neta, juga melanggar SOP Polri dalam penanganan konflik masyarakat. IPW meminta Komnas HAM dan Propam Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus itu. Pelaku penembakan juga harus ditindak tegas.

Peristiwa ini, menurut Neta, telah memicu kemarahan masyarakat dan ketidakpercayaan pada aparat kepolisian. Hal itu, menurutnya, bisa berdampak pada perwira tinggi Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan.

"IPW berharap aparat kepolisian agar lebih bisa menahan diri dalam menghadapi potensi konflik di masyarakat dan jangan bersikap arogan dan represif," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Djarod Padakova mengatakan, penanganan aksi sudah sesuai prosedur. Menurut Djarod, pelepasan tembakan mendatar merupakan langkah terakhir karena tahapan sebelumnya gagal.

"Semua sudah sesuai tahapan pembubaran massa, mulai mengimbau hingga memberi tembakan peringatan," katanya, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (30/4/2013).

Untuk diketahui, bentrok di Musi Rawas berawal dari aksi unjuk rasa warga Muara Rupit yang tidak puas karena pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tak dikabulkan. Puluhan massa menggelar aksi penutupan jalan lintas Sumatera di kawasan itu sejak Senin (29/4/2013) pagi. Akibatnya, lalu lintas di jalur yang menghubungkan Palembang dan Bengkulu itu nyaris terhenti total.

Polisi pun berusaha membubarkan unjuk rasa. Namun, pembubaran itu berujung bentrok yang mengakibatkan empat warga tewas, belasan warga terluka tembak, dan lebih kurang 14 polisi terluka. Massa juga membakar Markas Polsek Rupit dan sejumlah kendaraan di lokasi.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius mengatakan, Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) telah diturunkan untuk mengevaluasi tewasnya empat warga tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Nasional
Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Nasional
Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Nasional
Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Nasional
Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Nasional
Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Nasional
Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.