Nasib Buruh Indonesia Masih Terpuruk

JAKARTA, KOMPAS.com — Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, masih ditandai dengan terpuruknya nasib buruh di Indonesia. Di tengah situasi global tak menentu dan kepemimpinan nasional yang lemah, peningkatan kualitas nasib buruh di Indonesia semakin lambat.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggi dan terbaik di ASEAN tak diimbangi dengan perbaikan nasib buruh.

"Ironisnya, justru upah buruh di Indonesia yang terendah dibanding negara tetangga di ASEAN," kata Fadli di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Menurut Fadli, upah buruh di negara tetangga jauh lebih baik. Thailand memiliki upah minimum ekuivalen Rp 2,1 juta-2,8 juta, Malaysia Rp 2,4 juta, dan Filipina Rp 3 juta. "Sementara Indonesia masih di bawah Rp 2 juta. Hanya Jakarta yang sudah di atas Rp 2 juta. Itu pun belum dilakukan semua perusahaan," katanya.

Fadli mengungkapkan, saat krisis global, memang banyak investor masuk ke Indonesia, tetapi ini justru lebih disebabkan murahnya biaya buruh di Indonesia. "Hal ini tentu angin segar bagi investor asing. Namun, pada saat bersamaan, itu merupakan mimpi buruk bagi nasib buruh Indonesia," katanya.

Di sisi lain, saat upah buruh masih rendah, harga kebutuhan pokok melejit naik. Belum lagi jika ada kenaikan BBM, maka harga makin terus meningkat, daya beli buruh berkurang.

"Jadi, masalah upah ini juga diperburuk kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi karut-marutnya kebijakan outsourcing yang masih banyak menyandera hak buruh," kata Fadli. Dia menyatakan, peningkatan kualitas hidup buruh, secara konstitusional, adalah tanggung jawab pemerintah.