Pengacara: KPK Tak Berwenang Sidik TPPU Djoko

Kompas.com - 30/04/2013, 18:40 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Irjen Polisi Djoko Susilo meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum KPK batal demi hukum. Dalam nota keberatan atau eksepsinya, tim pengacara Djoko menilai surat dakwaan disusun jaksa dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

"Nota keberatan ini telah menguraikan surat dakwaan PU (penuntut umum) memuat uraian tindak pidana yang kabur sehingga merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum," kata salah satu pengacara Djoko, Hotma Sitompoel menbacakan nota keberatan.

Eksepsi ini merupakan tanggapan atas dakwaan jaksa yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Tim jaksa KPK mendakwa Djoko melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi di Korlantas Polri sekaligus tindak pidana pencucian uang. Djoko didakwa secara berlapis.

Dakwaan pertama, memuat pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-KUHP. Untuk dakwaan kedua dan ketiga, jaksa KPK menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berbeda. Dakwan kedua, memuat Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga, Pasal 3 Ayat 1 Huruf c, UU No 15/2002 tentang TPPU.

KPK Dinilai Tidak Berwenang Usut TPPU

Dalam nota keberatannya, tim pengacara Djoko menganggap KPK tidak berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang atas aset Djoko pada 2003-2010 sebagaimana dakwaan ketiga. Menurut salah satu pengacara Djoko, Tumbur Simanjuntak, dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal.

"Tentu menjadi pertanyaan, apakah Penyidik KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2003 s/d Oktober 2010, sedangkan penyidik tidak pernah melakukan penyidikan tindak pidana asalnya?" kata Tumbur.

Penyidik KPK, menurut Tumbur, hanya melakukan penyidikan atas pengadaan proyek simulator SIM tahun anggaran 2011. Dia juga mengungkapkan, keberatan tim pengacara Djoko terhadap dakwaan kedua dan pertama jaksa.

"Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tindak pidana pencucian uang tempus delicti tahun 2010 s/d 2012 tidak mencantumkan tindak pidana korupsi mana merupakan tindak pidana asal, apakah tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau tindak pidana korupsi lain. Sehingga dakwan kedua harus dinyatakan tidak dapat diterima," ujarnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

    Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

    Nasional
    Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

    Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

    Nasional
    Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

    Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

    Nasional
    Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

    Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

    Nasional
    Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

    Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

    Nasional
    Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

    Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

    Nasional
    Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

    Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

    KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

    Nasional
    Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

    Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

    Nasional
    Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

    Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

    Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

    Nasional
    Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

    Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

    Nasional
    Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

    Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

    Nasional
    Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

    Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

    Nasional
    Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

    Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X