Gara-gara Nasi Kucing, Anas Tak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 29/04/2013, 14:24 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (29/4/2013), sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, mengungkapkan, kliennya tengah sakit sehingga tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

“Beliau dalam keadaan sakit,” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, untuk mengantarkan surat pemberitahuan kepada KPK.

Firman mengaku tidak tahu persis penyebab sakitnya Anas. Dia mengatakan, kliennya sakit setelah makan nasi kucing. “Kami kurang tahu, tapi saya dengar dia habis makan nasi kucing, kemarin atau tadi malam, terus sakit,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui surat resmi yang diantarkan Firman ke KPK, pihak Anas meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Firman juga mengaku sudah menyertakan surat keterangan dokter untuk dikirimkan kepada KPK. “Kami minta penjadwalan ulang kepada KPK," kata Firman.

Sedianya KPK hari ini memeriksa Anas sebagai saksi untuk tiga tersangka Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer.

KPK memeriksa Anas sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Terlebih, Anas berasal dari partai yang sama dengan Andi, Partai Demokrat. Saat anggaran Hambalang dibahas di DPR, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pernah mengatakan, ada aliran dana fee proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum. Menurut Nazaruddin, uang ke kongres itu digelontorkan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Sebagian uang fee Hambalang juga dikatakan mengalir ke Anas, Andi, anggota DPR, serta ke sejumlah pejabat Kemenpora.

Tudingan Nazaruddin ini kemudian dibantah Andi dan Anas. Dalam sejumlah kesempatan, mereka membantah terlibat dan mengaku tidak menerima uang Hambalang. Anas juga mengatakan, Kongres Partai Demokrat 2010 diselenggarakan tanpa politik uang.

Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka. Berbeda dengan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus, Anas menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara dalam pengadaan proyek Hambalang.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

    Nasional
    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

    Nasional
    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

    Nasional
    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

    Nasional
    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

    Nasional
    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

    Nasional
    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

    Nasional
    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

    Nasional
    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

    Nasional
    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

    Nasional
    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

    Nasional
    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

    Nasional
    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

    Nasional
    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

    Nasional
    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X