Kompas.com - 29/04/2013, 13:52 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik-praktik penggunaan dana haram pada pelaksanaan Pemilu 2004 diprediksi akan kembali terjadi dan bahkan justru meningkat. Kali ini, praktik penggunaan dana haram oleh sejumlah parpol tidak lagi menggerogoti dana APBN.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebutkan ada modus baru, yakni menggerogoti dana-dana dari sejumlah korporasi asing terkait izin-izin proyek usaha yang telah diberikan untuk perpanjangan izin usaha. Menurutnya, maraknya izin-izin perpanjangan eksplorasi untuk perusahaan asing yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari kepentingan mendapatkan dana untuk pembiayaan Pemilu 2014.

"Korupsi APBN sudah ketinggalan zaman, tapi yang terjadi kolaborasi dengan perusahaan asing dengan memaksimalkan kekuasaan. Renegosiasi Blok Mahakam dan Kobatin jadi pintu parpol tertentu, khususnya partai penguasa, untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan politik," kata Ray di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).

Ray berpendapat, pemilu Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh asing. Sebab, reputasi Indonesia ialah memiliki penduduk besar dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Dia mencontohkan, hampir 60 produk UU pada kurun waktu 2009-2013 terindikasi kepentingan asing, seperti liberalisasi ekonomi dan penguasaan sumber daya alam.

"Salah satu pemilu yang seksi dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan sumber kekayaan alamnya. Hal ini akan dimanfaatkan pihak asing untuk menjadikan politisi sebagai agennya, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, koordinator SIGMA, Dani Setiawan, mengatakan, tidak hanya korporasi asing yang berperan dalam pendanaan pada pelaksanaan pemilu Indonesia, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti UNDP dan Ifes, baik korporasi maupun lembaga asing yang berperan memiliki kepentingan mereka masing-masing.

"Perusahaan membayar, istilahnya itu premi asuransi, bagi capres-capres tertentu untuk melindungi bisnis mereka ke depannya. Apalagi di tengah desakan-desakan nasionalisasi dan renegosiasi pengelolaan izin pertambangan, lembaga-lembaga asing mendapatkan database mengenai capres ataupun caleg untuk segera bisa mereka amankan," ujar Dani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.