Kompas.com - 29/04/2013, 13:52 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik-praktik penggunaan dana haram pada pelaksanaan Pemilu 2004 diprediksi akan kembali terjadi dan bahkan justru meningkat. Kali ini, praktik penggunaan dana haram oleh sejumlah parpol tidak lagi menggerogoti dana APBN.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebutkan ada modus baru, yakni menggerogoti dana-dana dari sejumlah korporasi asing terkait izin-izin proyek usaha yang telah diberikan untuk perpanjangan izin usaha. Menurutnya, maraknya izin-izin perpanjangan eksplorasi untuk perusahaan asing yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari kepentingan mendapatkan dana untuk pembiayaan Pemilu 2014.

"Korupsi APBN sudah ketinggalan zaman, tapi yang terjadi kolaborasi dengan perusahaan asing dengan memaksimalkan kekuasaan. Renegosiasi Blok Mahakam dan Kobatin jadi pintu parpol tertentu, khususnya partai penguasa, untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan politik," kata Ray di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).

Ray berpendapat, pemilu Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh asing. Sebab, reputasi Indonesia ialah memiliki penduduk besar dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Dia mencontohkan, hampir 60 produk UU pada kurun waktu 2009-2013 terindikasi kepentingan asing, seperti liberalisasi ekonomi dan penguasaan sumber daya alam.

"Salah satu pemilu yang seksi dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan sumber kekayaan alamnya. Hal ini akan dimanfaatkan pihak asing untuk menjadikan politisi sebagai agennya, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, koordinator SIGMA, Dani Setiawan, mengatakan, tidak hanya korporasi asing yang berperan dalam pendanaan pada pelaksanaan pemilu Indonesia, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti UNDP dan Ifes, baik korporasi maupun lembaga asing yang berperan memiliki kepentingan mereka masing-masing.

"Perusahaan membayar, istilahnya itu premi asuransi, bagi capres-capres tertentu untuk melindungi bisnis mereka ke depannya. Apalagi di tengah desakan-desakan nasionalisasi dan renegosiasi pengelolaan izin pertambangan, lembaga-lembaga asing mendapatkan database mengenai capres ataupun caleg untuk segera bisa mereka amankan," ujar Dani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Nasional
    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Nasional
    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    Nasional
    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Nasional
    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Nasional
    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Nasional
    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Nasional
    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Nasional
    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Nasional
    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Nasional
    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.