Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Benturkan Kepolisian-Kejaksaan

Kompas.com - 26/04/2013, 10:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji dinilai telah membenturkan dua institusi penegak hukum, yakni kepolisian dengan kejaksaan untuk kepentingan pribadinya. Susno disebut hanya memperkeruh suasana.

"Meminta perlindungan Polri untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan adalah upaya membenturkan institusi penegak hukum yang tidak produktif bagi upaya penegakan hukum," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Jumat (26/4/2013). Dia mengatakan, kepolisian tidak sepantasnya memberikan perlindungan kepada Susno dengan alasan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan. Polri justru semakin menunjukkan kepentingan politiknya dengan melindungi Susno.

"Polri sebaiknya memberikan jalan mulus bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Susno Duadji, bukan justru melindungi (Susno). Polri tidak boleh terseret kepentingan yang hanya ditujukan untuk melindungi seorang terpidana yang melakukan perlawanan," kata Hendardi.

Hendardi juga menilai masuknya Susno ke Partai Bulan Bintang, apalagi sampai menjadi bakal calon legislatif DPR, hanya untuk mendapatkan proteksi politik. Cara menghindari hukuman tersebut, kata dia, menjadi preseden buruk dan tantangan serius bagi penegakan hukum.

Seperti diberitakan, kejaksaan sudah beberapa kali gagal mengeksekusi Susno terkait vonis hukuman penjara tiga tahun dan enam bulan oleh majelis hakim kasasi. Terakhir, kejaksaan gagal ketika hendak mengeksekusi Susno di rumahnya, di kawasan Bandung, Jabar, Rabu (24/5/2013).

Tim dari kejaksaan akhirnya menunda eksekusi ketika tidak ada titik temu di Polda Jabar. Kepala Polda Irjen Tubagus Anis Angkawijaya mengatakan, Susno yang meminta perlindungan. "Pak Susno menghubungi pada saat kejaksaan datang ke sana. Tentu kami akan melindungi. Dia bilang, Pak Kapolda, tolong lindungi saya," kata Anis.

Susno mulai bergabung dengan PBB setelah putusan kasasinya keluar. Tak hanya menjadi kader, mantan Kepala Polda Jawa Barat itu bahkan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif DPR dari PBB di daerah pemilihan Jawa Barat I.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Eksekusi Susno Duadji

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com