Demokrat: Ada "Reward and Punishment"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yakin, meski bersifat darurat, kepengurusan baru Demokrat akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kepengurusan baru partai itu dinilainya telah menerapkan reward and punishment.

"Kepengurusan baru Demokrat merefleksikan mulai berlakunya reward and punishment dalam rangka penegakan etika partai. Kami memang belum bisa menjejak gas secara penuh, tetapi tradisi penegakan etika sudah kembali dimulai," tutur Rachland, Jumat (26/4/2013) pagi, di Jakarta. Rachland sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Menurut dia, bagaimana pun, kepengurusan baru Demokrat bersifat darurat. "Duduknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kursi ketua umum merefleksikan kondisi darurat," kata Rachland,

Dalam struktur baru Demokrat, ada lima wakil ketua umum. Selain Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua, tiga nama baru adalah Nurhayati Ali Assegaf, Soekarwo, dan Agus Hermanto.

Wakil Sekretaris Jenderal, Saan Mustopa, menilai, kepengurusan baru Partai Demokrat merefleksikan semangat partai untuk menyatukan semua potensi yang ada. Demokrat memerlukan soliditas dan kebersamaan agar dapat memenangi pemilu mendatang.

"Saya kira, partai melihat semua kader adalah potensi dan harus diberi ruang sehingga kinerja partai menjadi maksimal," kata Saan Mustopa

Dalam kepengurusan baru partai, Saan tetap menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Anggota Fraksi Demokrat ini juga masuk dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan Demokrat pada pemilu 2014.

Menurut Saan, kepengurusan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik. "Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan pun harus bekerja keras dan menjaga agar partai tidak melakukan yang tidak bertentangan dengan keinginan publik," paparnya.