Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Caleg Harus Siap Rogoh "Kocek" Rp 1 Miliar

Kompas.com - 23/04/2013, 11:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memprediksi dana kampanye pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, masa kampanye Pemilu 2014 relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Ia memprediksi, dana untuk kampanye bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Menurut saya, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar, kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Ia mengungkapkan, dana sebesar itu diperlukan untuk membiayai banyak hal. Pertama, akomodasi ke daerah pemilihan seperti transportasi dan penginapan. Bambang mengaku paling tidak dua kali dalam sebulan mengunjungi daerah pemilihannya, Jawa Tengah VII, yang mencakup wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

"Paling tidak satu bulan dua kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013, sementara pada bulan Januari-April akan lebih intensif. Biasanya, caleg sudah menetap sekurangnya tiga bulan sebelum pemilu," kata Bambang.

Kedua, dana kampanye untuk biaya logistik seperti kaus, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokasi, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, dan lomba olahraga.

Ketiga, Bambang memaparkan, dana kampanye untuk biaya bantuan sosial seperti perbaikan mushala, masjid, gereja, dan jalan desa.

Keempat, dana kampanye berupa biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.

"Kelima, ini yang berat, yaitu biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per orang. Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Bambang, dengan sistem politik seperti saat ini, ongkos politik yang akan dikeluarkan tidak murah. Persaingan internal ataupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang, mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh "kocek" lebih dalam.

"Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan, tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik," paparnya.

Ia melihat kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama seperti artis, kiai, atau tokoh masyarakat.

Ikuti perkembangan dinamika politik dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com