Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Caleg Harus Siap Rogoh "Kocek" Rp 1 Miliar

Kompas.com - 23/04/2013, 11:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memprediksi dana kampanye pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, masa kampanye Pemilu 2014 relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Ia memprediksi, dana untuk kampanye bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Menurut saya, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar, kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Ia mengungkapkan, dana sebesar itu diperlukan untuk membiayai banyak hal. Pertama, akomodasi ke daerah pemilihan seperti transportasi dan penginapan. Bambang mengaku paling tidak dua kali dalam sebulan mengunjungi daerah pemilihannya, Jawa Tengah VII, yang mencakup wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

"Paling tidak satu bulan dua kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013, sementara pada bulan Januari-April akan lebih intensif. Biasanya, caleg sudah menetap sekurangnya tiga bulan sebelum pemilu," kata Bambang.

Kedua, dana kampanye untuk biaya logistik seperti kaus, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokasi, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, dan lomba olahraga.

Ketiga, Bambang memaparkan, dana kampanye untuk biaya bantuan sosial seperti perbaikan mushala, masjid, gereja, dan jalan desa.

Keempat, dana kampanye berupa biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.

"Kelima, ini yang berat, yaitu biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per orang. Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Bambang, dengan sistem politik seperti saat ini, ongkos politik yang akan dikeluarkan tidak murah. Persaingan internal ataupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang, mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh "kocek" lebih dalam.

"Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan, tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik," paparnya.

Ia melihat kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama seperti artis, kiai, atau tokoh masyarakat.

Ikuti perkembangan dinamika politik dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com