Mahfudz Diperiksa soal Volkswagen Caravelle Milik PKS

Kompas.com - 23/04/2013, 11:10 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Abdurrahman, Selasa (23/4/2013), terkait kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. Ia diperiksa terkait mobil Volkswagen Caravelle milik PKS. Mahfudz, yang mengenakan kemeja batik warna coklat, membantah bahwa untuk menjalani proses pemeriksaan.

Ia juga menyangkal bahwa pemanggilannya hari ini untuk diperiksa terkait kepemilikan sejumlah tanah.

"Ah enggak. Enggak diperiksa. Ini nerusin yang kemarin. Cuma menyerahkan ini (menunjukkan amplop). Kemarin kan saya ditanya,  diminta konfirmasi. Sekarang saya bawa bukti-buktinya terkait dengan surat-surat mobil Caravelle," kata Mahfudz, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi.

Pekan lalu, saat diperiksa KPK, Mahfudz mengaku diajukan sejumlah pertanyaan penyidik KPK, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Ia diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi)," kata Mahfudz, seusai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Rabu (17/4/2013).

Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan kalau PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini ada yang mencapai Rp 1 miliar.

"Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ucap Mahfudz.

Namun, dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi. Selama pemeriksaan tersebut, Mahfudz juga mengaku ditanya mengenai ada tidaknya aliran dana ke PKS dari Luthfi atau orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Atas pertanyaan ini, Mahfudz membantah adanya aliran dana ke kas partai maupun ke dirinya.

"Saya ditanya apakah ada aliran dana dari beliau (Luthfi) atau AF (Ahmad Fathanah) ke saya pribadi atau partai, saya katakan tidak ada sama sekali," kata Mahfudz.

Dalam kasus kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menduga Luthfi bersama-sama Fathanah menerima hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dua direktur ini pun ditetapkan KPK sebagai tersangka. Diduga, commitment fee yang disepakati untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi ini mencapai miliaran rupiah.

KPK menduga Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS tentunya memiliki pengaruh besar jika dikaitkan dengan Mentan Suswono yang juga petinggi PKS.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka TPPU. Mereka diduga menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dengan membeli sejumlah aset. Sejauh ini, KPK belum menyita aset Luthfi. Lembaga antikorupsi itu baru menyita empat mobil mewah Fathanah.

Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi aset yang diduga hasil pencucian uang Luthfi.

Ikuti perkembangan kasus ini dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X