Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Boleh Ubah Nomor Urut Bakal Caleg

Kompas.com - 22/04/2013, 21:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum memberi kelonggaran kepada partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 untuk mengubah nomor urut bakal calon anggota legislatif yang diusung masing-masing partai. Proses perubahan tersebut dapat dilakukan selama masa perbaikan berkas bakal caleg seusai proses verifikasi dilangsungkan.

Ketua KPU Husni Kamil, Senin (22/4/2013), di Jakarta, mengatakan, tidak hanya mengubah nomor urut calon, parpol juga dapat mengurangi, menambah, atau menyempurnakan jumlah bakal caleg yang diajukan. "Ketentuannya masa perbaikan dan belum sampai daftar calon sementara (DCS)," ujar Husni.

Sampai saat ini beberapa bakal caleg dari sejumlah partai belum mengetahui akan ditempatkan di daerah pilihan mana. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, misalnya, belum mengetahui dapil mana yang akan ia wakilkan dari Partai Bulan Bintang.

"Setahu saya, (ditempatkan) di Jawa Barat. Namun, pastinya saya belum tahu," kata Susno saat menyerahkan berkas bakal caleg, Senin.

Berbeda dari Susno, mantan pebulu tangkis Ricky Subagja yang diusung oleh Partai Nasdem telah mengetahui di wilayah manakah dirinya akan menjadi wakil. "Saya maju dari dapil Jabar I nomor urut 1," kata Ricky.

Husni mengatakan, proses pengubahan DCS dilakukan pada 9-22 Mei 2013. Sebelum itu, KPU akan melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas bakal caleg yang diajukan parpol. Proses verifikasi dilakukan pada 23 April hingga 8 Mei 2013. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi tahap II pada 23-29 Mei 2013. DCS akan diumumkan pada 13-17 Juni 2013.

Hingga batas terakhir penyerahan daftar bakal caleg pada pukul 16.00 WIB, KPU telah menerima 6.576 berkas bakal caleg. Ribuan berkas tersebut berasal dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Dari 6.576 berkas bakal caleg yang diterima KPU itu, sebanyak 2.434 orang di antaranya merupakan bakal caleg perempuan.

Baca berita terkait dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com