Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Fraksi Partai Demokrat di Cibubur Bahas BBM dan Yenny Wahid

Kompas.com - 19/04/2013, 17:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Raffles Hills Cibubur pada Jumat (19/4/2013) malam ini. Agenda yang disoroti antara lain terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan polemik batalnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat.

"Termasuk BBM juga mungkin karena namanya saja pengarahan pasti terkait dengan hal-hal yang menjadi isu nasional," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana saat dihubungi, Jumat siang ini.

Menurut Sutan, pertemuan pada malam hari nanti merupakan rangkaian konsolidasi Fraksi Partai Demokrat di parlemen. Saat ini, diakui Sutan, seluruh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sangat menunggu arahan Ketua Umum Partai Demokrat terpilih. Ia pun tak menampik kemungkinan pertemuan itu membahas persoalan lain seperti konvensi dan polemik Yenny Wahid.

"Supaya kita tahu semua, konvensi itu apa. Nanti bagaimana, jalan apa tidak, tentang Mba Yenny kemarin enggak jadi masuk itu karena apa, itu dijelaskan semua. Kan biar tahu semua dan enggak salah," imbuhnya.

Seperti diketahui, pertemuan pada malam hari nanti merupakan pertemuan pertama kali yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Demokrat terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dilakukan menjelang penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) dan perombakan struktur yang akan dilakukan partai itu.

Di dalam penyusunan struktur baru, polemik sempat terjadi di dalam internal partai itu. Terakhir ialah persoalan batalnya Yenny Wahid bergabung ke Partai Demokrat. Beberapa politisi Partai Demokrat menilai Yenny masih belum pantas mendapatkan posisi tinggi di partai itu.

Namun, Yenny menyangkal tawaran posisi yang membuatnya tertarik masuk ke Partai Demokrat. Ia pun akhirnya urung bergabung ke partai itu setelah mendengarkan nasihat dari para kiai.

SBY juga menyangkal menawarkan posisi tertentu kepada Yenny. SBY yakin Yenny memiliki pertimbangan sendiri batal bergabung ke Parati Demokrat dan dia pun menghormati keputusan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com