Surat Palsu Dada Rosada Dikirim dari Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, surat pemeriksaan palsu yang diterima Wali Kota Bandung Dada Rosada dikirim melalui jasa pengiriman barang yang berkantor di kawasan Jakarta Pusat. Belum diketahui siapa pengirim surat tersebut.

"Pengirimnya menggunakan TIKI di Jakpus," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Menurut Johan, berdasarkan penelusuran tersebut, surat yang diterima Dada itu berbeda formatnya dengan surat asli yang dikeluarkan KPK. "Formatnya, baik surat depannya maupun dalamnya, sangat jauh berbeda," tambah Johan. Surat tersebut tampak ditandatangani Deputi Penindakan KPK Warih Sadono.

Tertera pula nomor telepon di bawah nama Warih Sadono tersebut. Namun, menurut Johan, nomor telepon yang tertera di surat tersebut tidak aktif lagi ketika dihubungi. "Dia mencantumkan nama orang KPK dengan nomor telepon itu atas nama Warih Sadono di amplop itu," ujar Johan.

KPK kini berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk memproses indikasi pemalsuan surat tersebut. Sejak sepekan lalu, kata Johan, tim KPK bertemu dengan pihak Polda untuk melengkapi informasi agar dapat segera ditindaklanjuti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dada Rosada menyambangi Gedung KPK, Jakarta, pada 4 April 2013. Dia mengaku datang ke Gedung KPK atas undangan pemeriksaan. Namun, menurut pihak KPK, surat panggilan yang diterima Dada itu adalah surat palsu. KPK tidak memanggil Dada sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah kepada hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat Setyabudi Tejocahyono.

Nama Dada memang disebut-sebut dalam pusaran kasus ini. Toto Hutagalung, salah satu tersangka pemberi hadiah kepada hakim Setyabudi tersebut, diduga sebagai orang dekat Dada.