Batalkan Pengesahan RUU Ormas

Kompas.com - 12/04/2013, 08:21 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat RI diminta membatalkan rencana pengesahan atas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU Ormas dinilai mengebiri kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin, di Jakarta, Kamis (11/4/2013).  "DPR harus menunda pengesahan RUU Ormas. Jika tetap disahkan, itu bisa memicu kegaduhan politik dan membangkitkan gerakan perlawanan yang luas," katanya.

Pembahasan DPR RI tentang revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal mencapai tahap akhir dalam sidang, Jumat ini. Sebagian anggota Dewan masih ngotot untuk mengesahkan RUU itu meskipun penolakan dari masyarakat kian menguat.

Menurut M Aminuddin, Pancasila dan UUD 1945 menjamin dan menjaga hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun, RUU Ormas justru ingin mengekang kebebasan itu. Diihat dari sisi konstitusi, revisi itu mencerminkan kemunduran.

Dalam konteks lebih luas, RUU itu juga sangat meremehkan peran ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjasa mengembangkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran itu sampai sekarang belum sepenuhnya mampu diberikan oleh negara.

Penolakan RUU Ormas semakin santer. Semua organisasi kemasyarakatan bersatu untuk menolak, baik mereka dari garis kiri, kanan, maupun tengah. "Jikapun RUU disahkan menjadi UU, kelompok masyarakat sipil akan langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

    Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

    Nasional
    63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

    63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

    Nasional
    Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

    Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

    [POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

    Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

    Nasional
    Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

    Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

    Nasional
    Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

    Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

    Nasional
    RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

    RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

    Nasional
    Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

    Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

    Nasional
    Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

    Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

    Nasional
    Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

    Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

    Nasional
    Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

    Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

    Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

    Nasional
    Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

    Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

    UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X